MANADO, Barometersulut.com– Ruang aspirasi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendadak padat oleh ratusan warga Kota Bitung, Rabu (15/7/2026).
Tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Tokanbahu Makawidey, mereka datang membawa kecemasan mendalam terkait nasib ruang hidup yang telah mereka tempati selama hampir seperempat abad.
Aksi damai ini dipicu oleh kekhawatiran warga atas rencana pengambilalihan lahan pemukiman mereka oleh pihak Kodam XIII/Merdeka untuk kepentingan pangkalan militer. Situasi di lapangan kabarnya kian menegang setelah berdirinya dua pos militer di wilayah desa mereka.
”Kami hanya mencari keadilan. Tanah ini adalah tanah adat, tanah aer pak tempat kami hidup turun-temurun. Ada 90 Kepala Keluarga atau sekitar 200 jiwa yang masa depannya kini terombang-ambing,” ujar perwakilan massa dalam orasinya di depan Gedung Cengkih.
Warga menuntut perlindungan hukum konkret agar terhindar dari ancaman penggusuran.
Aspirasi ini langsung direspons oleh sejumlah legislator Sulut yang menemui massa aksi. Anggota DPRD Sulut, yakni Louis Schram, Julieta Runtuwene, dan Nick Lomban, turun langsung mendengarkan poin-poin tuntutan masyarakat.
Di hadapan warga, para wakil rakyat tersebut menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam. DPRD Sulut berjanji akan segera menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil seluruh pihak terkait, termasuk jajaran petinggi TNI dan instansi agraria, guna mencari solusi yang berkeadilan.
”Penyelesaian masalah ini harus clear dan tidak boleh mengorbankan hak-hak konstitusional warga yang sudah puluhan tahun menetap di Tokanbahu Makawidey,” tegas perwakilan legislator saat menenangkan massa.
Mendapat jaminan institusional dan jadwal audiensi yang jelas, ratusan demonstran akhirnya membubarkan diri secara mandiri. Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat ini berakhir dengan tertib dan kondusif. (Wandi)
