MANADO, Barometersulut.com– Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara mendadak diwarnai penyampaian aspirasi krusial dari masyarakat. Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, memanfaatkan momen tersebut untuk mendesak pemerintah daerah dan aparat kepolisian segera turun tangan menyelesaikan sederet persoalan mendesak, mulai dari lonjakan harga bahan pangan, kelangkaan BBM, hingga maraknya aksi kriminalitas jalanan di Kota Manado.
Dalam interupsinya, Amir menyoroti melonjaknya harga cabai rawit (rica) yang sempat menyentuh angka fantastis Rp200.000 per kilogram, sebelum akhirnya melandai ke kisaran Rp180.000 per kilogram.
Meski pasokan rica asal luar daerah seperti Surabaya mulai masuk dengan harga lebih terjangkau, ia menegaskan konsumen di Manado tetap memburu rica lokal dan Gorontalo yang terkenal jauh lebih pedas.
”Pemerintah daerah harus secepatnya menggelar operasi pasar. Komoditas bawang, rica, dan tomat (barito) ini penyumbang inflasi terbesar di Sulut. Jangan sampai masyarakat makin terbebani,” ujar Amir di hadapan jajaran Pemprov Sulut.
Tak hanya persoalan dapur, antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU Manado juga tak lepas dari sorotannya. Amir menilai ada ketimpangan aneh di lapangan. Di satu sisi Pertamina mengaku tak mengurangi kuota Pertalite maupun Solar, namun di sisi lain stok di SPBU justru sering kosong mendadak—sementara pedagang eceran di sekitar lokasi justru memajang pasokan melimpah.
Ia mendesak Gubernur Sulut dan Polda Sulut mengusut dugaan praktik kecurangan, termasuk indikasi penggunaan kendaraan bertangki modifikasi yang menyedot BBM melampaui batas wajar.
”Pengawasan harus diperketat dari hilir ke hulu. Kawal pengiriman tangki dari Bitung sampai ke SPBU, lalu tindak tegas kendaraan yang sengaja memodifikasi tangki untuk menimbun BBM,” tegasnya.
Meningkatnya aksi penganiayaan, kasus pembunuhan menggunakan senjata tajam (sajam), hingga tawuran remaja di Manado turut memicu keprihatinan mendalam. Guna mengembalikan rasa aman warga, Amir meminta pimpinan polda mengaktifkan kembali tim kejahatan jalanan skala besar seperti Tim Tarsis atau Tim Barracuda untuk menyisir wilayah-wilayah rawan.
Menurutnya, penanganan kejahatan jalanan tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif polisi, melainkan butuh pencegahan dari lingkup terkecil. Ia mendorong penguatan Poskamling, pengawasan ekstra orang tua terhadap aktivitas gadget anak, hingga razia bagi pelajar yang berada di luar rumah melebihi pukul 22.00 WITA.
Mengunci penyampaiannya, Amir mendesak Pemprov dan DPRD mempercepat pembahasan APBD Perubahan. Keterlambatan evaluasi di Kemendagri dikhawatirkan membuat pengerjaan proyek infrastruktur fisik terdesak waktu di akhir tahun, yang berujung pada penurunan kualitas pekerjaan.
”Kami di DPRD menyuarakan ini karena masyarakat yang merasakan dampaknya langsung di lapangan. Pemda, kepolisian, dan masyarakat harus bersinergi menyelesaikan ini,” pungkas Amir.(***)
