Talaud,BAROMETERSULUT.com- Sejumlah aparat pemerintah desa di Kalongan Utara Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud bakal melakukan aksi mogok kerja.
Diketahui, pernyataan sikap itu sebagai akibat gaji mereka sudah enam bulan belum dibayarkan, Kepala Desa Kalongan Utara Melki Bahiu, Senin(25/3/2025).
Dalam keterangannya Melki Bahiu menegaskan selama enam bulan terakhir ini mereka melaksakanan tugas sesuai tupoksi masing-masing, namun selama itulah mereka tidak mendapatkan hak mereka dari Pemkab Talaud.
” Selama ini tugas dan tanggung jawab sebagai pelayanan masyarakat kami lakukan sesuai dengan perintah pemerintah daerah, tapi sebaliknya selama 6 bulan ini kami hidup dengan kondisi prihatin karena tidak menerima gaji”tegasnya.
Dalam pernyataan sikap yang ditunjukkan oleh para kepala desa dan perangkat desa dari berbagai wilayah di Talaud, mereka menegaskan bahwa kondisi ini telah memberatkan kehidupan mereka dan keluarga.
“Istri, suami, dan anak-anak kami juga butuh makan. Kami sudah bekerja dengan komitmen, namun hak kami belum dipenuhi,” demikian bunyi pernyataan tertulis yang dibacakan di beberapa kantor desa.
Selain pernyataa sikap, Para perangkat desa setempat juga mengancam bahwa apabila hari ini(Selasa 25/3/2025) tidak ada kejelasan pembayaran hak mereka, maka mulai besok( Hari ini red) seluruh aktivitas pelayanan di kantor desa akan ditutup sementara hingga gaji mereka dibayarkan.
“Kami bukan menuntut lebih, kami hanya meminta apa yang menjadi hak kami agar kami tetap bisa menjalankan tugas dengan tenang,” ujar Melki Bahiu.
Sementara itu,Sekda Talaud Yohanis B. K. Kamagi, AP, M.Si ketika di konfirmasi barometersulut.com terkait hal diatas mengatakan hal itu telah menjadi atensi pimpinan untuk dituntaskan bagi seluruh wilayah kecamatan termasuk di kecamatan Kalongan.
” Saya sudah menyampaikan kepada para Camat untuk segera membantu memfasilitasi terkait proses pencairan ADD kades. Nanti saya tegaskan kembali.” tandas Kamagi sambil berharap agar sedapat mungkin pelayanan publik tetap berjalan sambil menunggu realisasi ADD dibayarkan
“Situasi ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah cepat, agar tidak mengganggu jalannya pelayanan pemerintahan di tingkat desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.” ujar salah satu Warga Kalongan menyikapi polemik dana ADD itu.(Ocha)
