Tahuna, BAROMETERSULUT.com— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Minahasa.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan pada Kamis (19/6) di Kantor BPK Perwakilan Sulut, Manado.
Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari dan Bupati Minahasa Robby Dondokambey.
Turut hadir dalam penyerahan tersebut Ketua DPRD Minahasa Robby Longkutoy, Ketua DPRD Sangihe Ferdy Sondakh, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, serta Sekda dari kedua kabupaten.
“Opini WTP ini merupakan bentuk apresiasi atas laporan keuangan yang telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai,” ujar Agus Mulyo dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan berarti tidak ada temuan dalam laporan keuangan. Namun, temuan-temuan yang ada tidak berdampak signifikan terhadap kewajaran laporan.
“WTP bukan berarti tanpa kekurangan. Tapi ini menunjukkan bahwa tata kelola dan transparansi anggaran berjalan sesuai koridor. Tugas kita selanjutnya adalah memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti dengan serius,” tegas Agus.
Capaian ini semakin memperkuat rekam jejak positif dua daerah tersebut. Kabupaten Minahasa tercatat sudah sebelas kali berturut-turut menerima opini WTP dari BPK, sementara Kabupaten Sangihe mengukir sepuluh kali capaian serupa.
Bupati Sangihe Michael Thungari menyampaikan rasa syukurnya atas hasil ini dan menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap prinsip akuntabilitas.
“Ini bukan semata-mata soal angka, tapi wujud tanggung jawab moral dan administratif dalam mengelola uang rakyat. Kami akan terus berbenah,” katanya.
Senada dengan itu, Bupati Minahasa Robby Dondokambey menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP adalah hasil dari kerja kolektif seluruh jajaran pemerintahan dan legislatif.
Ketua DPRD Sangihe Ferdy Sondakh menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, serta memastikan pengawasan terus berjalan untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
“WTP bukan akhir, tapi awal dari pembenahan berkelanjutan,” ujarnya.
BPK berharap momentum ini dimanfaatkan oleh masing-masing daerah untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
