Jakarta, BAROMETERSULUT –
Signal atau Samsat Digital Nasional diklaim sudah dapat dioperasikan di 28 Provinsi di Indonesia. Target Polri, semua harus terkoneksi akhir November 2021.
Signal merupakan aplikasi pengganti Samsat Online Nasional (Samolnas) yang termasuk dalam program 100 hari Kapolri Listyo Sigit Prabowo sejak dilantik pada 27 Januari 2021. Awalnya Signal akan dirilis 28 Juni, namun ditunda karena pandemi Covid-19.
“Untuk signal saat ini sdh bisa digunakan di 28 propinsi, yang saat ini belum terkoneksi dan masih dalam proses, Kaltim, Kaltara, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Target kami akhir November sudah harus terkoneksi semua,” kata Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Komisaris Besar Taslim Chairuddin dalam pesan singkat, dikutip Kamis (28/10).
Taslim memaparkan Signal ini merupakan sistem kecerdasan buatan (artificial inteligent), dengan menghubungkan data dan informasi dari berbagai sub sistem. Sub sistem aplikasi Signal sebagai berikut:
1. Data base kendaraan bersumber dari database ranmor Korlantas Polri.
2. Untuk memastikan kepemilikan kendaraan, kesesuaian antara NIK dan wajah pengguna, bersumber dari database eKTP Dirjend Dukcapil Kemendagri. Namun implementasinya dilakukan digasilitasi oleh Div TIK Polri.
3. Informasi jumlah pajak dan atau dendanya, Polri mendapatkan dari sistem Bapenda Propinsi masing-masing daerah.
4. Informasi jumlah premi SWDKLLJ, dieroleh dari sistem PT. Jasa Raharja Persero.
5. Channel pembayaran terhubung dengan dunia perbankan dan ecommers dan channel pembayaran modern lainnya sebagai mitra penerima.
6. Polri juga terhubung dgn Bank Pembangunan Daerah atau BPD selain sebagai mitra penerima, juga sebagai bank penampung dana pajak dan swdklj masing-masing provinsi.
7. Untuk mengatur traffic sistem pembayaran dapat terhubung dan menggunakan jasa switcher resmi berdasarkan ijin dari Bank Indonesia, dalam hal ini Polri menggunakan PT Arta Jasa dan PT Finet.
8. Dalam melayani masyarakat yang meminta jasa pengiriman untuk TBPKP atau notice pajak, semua terhubung dengan PT Pos Indonesia. Karena banyaknya sub sistem, masyarakat harus memahami ketika mengalami masalah akan menyebabkan sistem secara keseluruhan tidak berfungsi.
(Nando)
