DPRD Sangihe Gelar Paripurna Pengantar Ranperda APBD 2027, Thungari Tekankan Transformasi Digital dan Konektivitas

0-3840x2160-0-0-{}-0-24#bokehtype:0#;illum:2 scene:0 humanIn:0;

Tahuna, BAROMETERSULUT.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Sangihe tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Denny Roy Tampi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam penyampaiannya, Thungari menegaskan bahwa pengajuan Ranperda APBD merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pembentukan peraturan daerah.

Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen yang berisi angka pendapatan, belanja dan pembiayaan, tetapi merupakan gambaran arah kebijakan serta komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

“APBD harus menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan infrastruktur, mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Thungari.

Ia menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2027 adalah Transformasi Digital dan Konektivitas: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan.

Tema tersebut, lanjut Thungari, memiliki makna strategis dalam menjawab tantangan geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan. Penguatan konektivitas, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan aksesibilitas wilayah serta pengembangan potensi ekonomi lokal menjadi fokus penting pembangunan ke depan.

Thungari mengakui, kondisi geografis Sangihe yang terdiri atas wilayah pulau-pulau menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal konektivitas transportasi, akses pelayanan dasar dan pemerataan infrastruktur.

Karena itu, pada 2027 pemerintah daerah akan terus mendorong pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas antarwilayah, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, penguatan sarana transportasi dan komunikasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, sektor perikanan, pertanian, perdagangan, pariwisata dan usaha mikro juga akan terus didorong sebagai penggerak perekonomian daerah.

Terkait kebijakan pengelolaan anggaran, Bupati menegaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan disiplin anggaran.

Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, perbaikan tata kelola pemungutan serta penguatan koordinasi dengan pemerintah di tingkat lebih tinggi.

Sementara dari sisi belanja, alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk kebutuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada hasil.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan nilai manfaat yang nyata. Belanja yang kurang produktif perlu dikendalikan, sedangkan belanja yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan prioritas,” tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, Thungari mengharapkan dukungan dan kerja sama pimpinan serta seluruh anggota DPRD untuk mencermati, membahas dan memberikan masukan konstruktif terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, legislatif, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Sangihe Risald Paul Makagansa, Wakil Ketua II DPRD Sangihe Marvein Hontong, Wakil Bupati Sangihe Tendris Bulahari, Penjabat Sekretaris Daerah Johanis Pilat, anggota DPRD serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Yuk! baca berita menarik lainnya dari BAROMETER SULU di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *