MANADO, Barometersulut – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya mencapai tahap akhir.
Setelah melalui serangkaian pembahasan dan rapat lanjutan yang diwarnai dinamika serta perbedaan pandangan, kedua pihak menyelesaikan pembahasan pada Selasa (17/11/2026).
Ketua Banggar DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B-KBD, memastikan seluruh tahapan pembahasan telah dirampungkan. Selanjutnya, Ranperda APBD 2027 dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Senin (23/11/2026) untuk mendapatkan persetujuan bersama.
“Proses pembahasan telah tuntas, maka Ranperda itu akan segera disahkan lewat Rapat Paripurna yang rencananya dilaksanakan Senin pekan depan,” ujar Andi Silangen.
Namun, penyelesaian pembahasan ini bukan sekadar menandai berakhirnya proses pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Lebih dari itu, keputusan mengenai alokasi anggaran menjadi bagian penting dalam menentukan program pemerintah yang akan dijalankan sepanjang 2027.
Salah satu poin penting yang mengemuka dalam pembahasan adalah penekanan terhadap penggunaan anggaran berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Ketua TAPD Sulut, Tahlis Gallang, menjelaskan bahwa penganggaran yang tidak mendesak, termasuk usulan pengadaan kendaraan dinas, tidak menjadi prioritas. Sebaliknya, penanganan ruas jalan yang telah diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan terbukti berada dalam kondisi
darurat tetap mendapat perhatian dalam pengalokasian anggaran.
Sikap tersebut memperlihatkan pentingnya pengendalian belanja daerah agar anggaran lebih diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan rampungnya pembahasan di tingkat Banggar dan TAPD, perhatian berikutnya tertuju pada rapat paripurna DPRD Sulut. Forum tersebut menjadi tahapan penting sebelum Ranperda APBD 2027 ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Publik pun menantikan implementasi dari kebijakan anggaran tersebut, terutama sejauh mana program yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik.
Sebab, kualitas APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari ketepatan prioritas dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Sulawesi Utara.(wandi)








