Perkuat Tata Kelola Keuangan, BKAD Minut Bekali 51 Bendahara Hadapi Audit BPK

MINUT, Barometersulut.com– Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Hotel Sentra Manado, Selasa (17/11/2026).

Diketahui, Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, hingga Rabu (18/11/2026), ini difokuskan pada peningkatan kompetensi aparatur, khususnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di lingkungan Pemkab Minut.

Kepala BPKAD Minut, Carla Sigarlagi, dalam laporannya menjelaskan bahwa bimtek tersebut diikuti 51 peserta, terdiri dari 45 bendahara pengeluaran dan enam bendahara penerimaan.

Menurut Carla, pembekalan ini penting karena proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berawal dari setiap transaksi yang dilakukan dalam tahapan penatausahaan keuangan.

“Seluruh transaksi yang nantinya disajikan dalam laporan keuangan, baik terkait pendapatan maupun belanja, sangat bergantung pada ketertiban pengendalian sejak awal penatausahaan. Jika terjadi kesalahan pada tahap tersebut, tentu akan berdampak terhadap proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan,” jelasnya.

Karena itu, BPKAD memandang perlu memberikan pemahaman kepada bendahara, selain kepada pejabat atau staf yang secara teknis bertugas menyusun laporan keuangan.

Carla menambahkan, kegiatan ini sekaligus menjadi langkah antisipatif untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2026. Dengan demikian, Pemkab Minut dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tepat waktu pada 2027.

Selain itu, peserta diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi proses pemeriksaan atau audit atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Bimtek dilaksanakan dengan metode hybrid, menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Negeri Airmadidi, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta BPKAD Kabupaten Minahasa Utara.

Mewakili Bupati Minut Joune Ganda, Sekretaris Daerah Novly Wowiling saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya membangun komitmen aparatur dalam menyusun laporan keuangan secara tertib, berkualitas, dan berkelanjutan.

Menurut Novly, penyusunan laporan pertanggungjawaban jangan hanya dipandang sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan BPK. Sebaliknya, hal tersebut harus menjadi bagian alamiah dari siklus pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan secara konsisten.

“Jangan sampai penyajian laporan keuangan hanya dilakukan karena ada pemeriksaan BPK. Seharusnya, penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi bagian dari siklus kerja yang memang wajib kita penuhi, sehingga tidak lagi terjadi ketidaksiapan maupun potensi salah saji dalam laporan,” tegas Novly.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan pengelolaan keuangan daerah Minut yang dinilai semakin baik. Hal tersebut tercermin dari penyampaian laporan yang semakin tertib, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kualitas penyajiannya.

Novly mengungkapkan, berdasarkan masukan yang diterima dari tim pemeriksa BPK dalam berbagai kesempatan, terdapat dua perkembangan positif dalam pengelolaan keuangan Minut. Pertama, kualitas dan ketertiban penyajian laporan keuangan semakin meningkat. Kedua, jumlah temuan yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi (TGR) menunjukkan tren penurunan.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil komitmen bersama yang dibangun secara berjenjang, mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah hingga jajaran pengelola keuangan, termasuk bendahara penerimaan dan pengeluaran.

“Atas nama Bupati, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran, khususnya para bendahara, atas komitmen dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Capaian yang semakin baik ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Novly.

Ia turut mengingatkan para bendahara agar semakin cermat dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sebab, pengelolaan keuangan daerah memiliki konsekuensi administrasi maupun hukum apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

Melalui bimtek ini, Pemkab Minut berharap seluruh pengelola keuangan memiliki pemahaman yang semakin kuat mengenai akuntansi, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih tertib, akurat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kesiapan Pemkab Minut menghadapi pemeriksaan BPK pada 2027. (***)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari BAROMETER SULU di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *