Tahuna, BAROMETERSULUT.com – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal serta pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok secara transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Peredaran Rokok Tidak Bercukai dan Cukai Ilegal serta Pertanggungjawaban Tata Kelola Pajak Rokok di Daerah, Kamis (12/11/2026), bertempat di Ballroom Tahuna Beach Hotel.
Dalam sambutannya, Thungari mengatakan, sosialisasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengawasi peredaran rokok tanpa pita cukai maupun rokok yang menggunakan pita cukai ilegal.
Menurutnya, peredaran rokok ilegal bukan hanya berdampak terhadap kerugian negara, tetapi juga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan para pelaku usaha yang telah menjalankan ketentuan hukum.
“Kita ketahui bersama, peredaran rokok ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan,” ungkap Thungari.
Ia menekankan, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum hingga para pelaku usaha.
Hal ini dinilai semakin penting mengingat Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki posisi geografis yang strategis sebagai wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina, sekaligus menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan utara.
“Karena itu, diperlukan sinergi dan pengawasan bersama agar peredaran rokok ilegal dapat dicegah dan ditangani secara optimal,” tegasnya.
Di sisi lain, Thungari juga menyoroti pentingnya pengelolaan DBH Pajak Rokok sebagai salah satu sumber pendapatan yang mendukung kapasitas fiskal daerah.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, realisasi DBH Pajak Rokok hingga triwulan III tahun 2026 telah mencapai sekitar Rp6,35 miliar.
“Penerimaan tersebut merupakan salah satu komponen yang mendukung kapasitas fiskal kita di daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel serta dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” sambungnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka oleh Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, June E. Silangen.
Turut hadir perwakilan sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara, Ketua Tim Analis Intelijen Rendy Satya Padmanaba, Kepala Cabang BSG Tahuna Fernando Mamahit, Kepala Kantor BPJS Sangihe Widi Jatmiko, pemilik toko, pemilik warung, pelaku UMKM, serta para camat dan lurah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan peredaran rokok ilegal semakin diperkuat dan tata kelola penerimaan pajak rokok dapat berjalan lebih baik demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
