Manado,Barometersulut – peralatan medis masih menjadi tantangan bagi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara. Ironisnya, rumah sakit tersebut telah memiliki tenaga dokter spesialis yang memadai, tetapi belum didukung fasilitas operasi yang sebanding dengan kebutuhan pasien.
Persoalan ini mencuat dalam rapat lanjutan pembahasan Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (16/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Louis Carl Schramm, meminta pihak rumah sakit milik pemerintah provinsi tidak menutup-nutupi kebutuhan fasilitas kesehatan yang masih mendesak.
Menurut legislator Fraksi Gerindra itu, pembahasan anggaran merupakan kesempatan bagi setiap organisasi perangkat daerah, termasuk rumah sakit, untuk menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Ia mengungkapkan, hasil kunjungan Komisi IV ke sejumlah rumah sakit milik Pemprov Sulut, termasuk RSUD ODSK, RSUD Noongan, RSUD Manembo-nembo dan RS Mata, menunjukkan masih adanya kebutuhan fasilitas yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Louis secara khusus menyoroti kondisi RS Mata. Menurutnya, pembangunan dan peningkatan fasilitas ruangan pelayanan, termasuk ruang VIP dan VVIP, perlu diimbangi dengan ketersediaan peralatan medis yang memadai.
Dalam rapat itu, ia secara langsung meminta Direktur RS Mata, dr. Meilanny M.T. Muaja, agar menyampaikan kebutuhan rumah sakit secara terbuka.
“Kalau memang ada kebutuhan yang sebenarnya, sampaikan di sini, karena ini kami sedang membahas kebutuhan setiap SKPD. Sekali lagi, Ibu Direktur, sampaikan apa adanya,” tegas Louis.
Dorongan tersebut kemudian membuka ruang bagi pihak rumah sakit untuk memaparkan persoalan yang selama ini menghambat pelayanan operasi pasien.
Direktur RS Mata Sulut, dr. Meilanny M.T. Muaja, menjelaskan bahwa rumah sakitnya setiap tahun menangani sekitar 3.000 kasus katarak dan 300 kasus vitrektomi, yakni tindakan operasi untuk menangani gangguan pada bagian dalam mata, termasuk retina.
Namun, dukungan peralatan yang tersedia masih terbatas. RS Mata saat ini hanya memiliki dua unit mesin operasi katarak dan satu unit mesin vitrektomi keluaran 2016.
Padahal, rumah sakit telah memiliki empat dokter spesialis yang mampu melakukan tindakan vitrektomi. Keterbatasan mesin membuat jadwal operasi retina sudah terisi penuh hingga akhir Desember.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena keterlambatan penanganan gangguan retina tertentu dapat meningkatkan risiko kehilangan penglihatan secara permanen.
Meilanny menjelaskan, alokasi anggaran sebelumnya sebesar Rp2,6 miliar hanya memungkinkan pihak rumah sakit membeli peralatan khusus operasi katarak atau Phacoemulsification.
Dengan tambahan anggaran Rp700 juta, pihaknya dapat memenuhi kebutuhan mesin kombinasi Phaco-Vitrectomy, yang dapat digunakan untuk tindakan operasi katarak sekaligus operasi retina.
Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Banggar DPRD Sulut bersama TAPD menyepakati usulan tambahan anggaran sebesar Rp700 juta untuk RS Mata dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Perhatian terhadap kebutuhan peralatan kesehatan ini menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan anggaran daerah, mengingat ketersediaan fasilitas medis tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan rumah sakit, tetapi juga menyangkut kemampuan tenaga medis memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.
Melalui pembahasan tersebut, Louis Schramm berharap kebutuhan riil rumah sakit pemerintah dapat disampaikan secara terbuka sehingga kebijakan penganggaran benar-benar menjawab persoalan pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara.
Penulis : Wandi







