SIAU, Barometersulut.com- Layanan distribusi uang Rupiah di wilayah perbatasan dan kepulauan Sulawesi Utara resmi memasuki babak baru. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) menyepakati kerja sama pembentukan Sentra Kas Mitra Utama (SKM Utama).
Langkah strategis yang disepakati di Siau, Rabu (29/7/2026), ini mentransformasi tiga fasilitas Kas Titipan yang ada di Tahuna (Sangihe), Melonguane (Talaud), dan Siau (Sitaro) menjadi SKM Utama.
Perubahan status ini difokuskan untuk memperlancar rantai pasok dan kualitas uang tunai di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Penandatanganan kerja sama dihadiri jajaran pimpinan perbankan terkait, di antaranya Area Head Manado PT Bank Mandiri Rd. Darojat Wirabuana, Branch Manager Bank SulutGo Cabang Melonguane Stevie P. Maringka, serta Branch Manager Bank SulutGo Cabang Siau Cheryl L. Humiang.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menjelaskan bahwa pengalihan fungsi Kas Titipan menjadi SKM Utama merupakan turunan dari Blueprint Pengelolaan Uang Rupiah 2024–2030. Fokus utamanya mencakup modernisasi, efisiensi, dan tata kelola distribusi uang tunai.
”Pengembangan sistem pembayaran digital terus kita dorong, tetapi pemenuhan uang fisik yang layak edar tetap vital, terutama bagi warga di wilayah kepulauan. Lewat SKM Utama, Bank Indonesia dan mitra perbankan memastikan pasokan Rupiah selalu tersedia dalam jumlah cukup, pecahan yang pas, serta kondisi yang layak,” kata Joko.
Fasilitas baru ini dirancang tidak sekadar menjaga likuiditas perbankan lokal, melainkan juga mengawal kebijakan clean money policy. Cakupan operasional SKM Utama meliputi transaksi setor-tarik perbankan, pengolahan uang, layanan penukaran langsung ke masyarakat, hingga sosialisasi kebangsaan melalui literasi Rupiah.
Dari sisi pengawasan, BI menerapkan mekanis pemantauan berkala dan evaluasi langsung untuk memastikan standar pelayanan di tiga kabupaten kepulauan tersebut berjalan optimal.
Langkah kolaboratif ini diharapkan memangkas hambatan geografis yang selama ini menjadi tantangan utama distribusi logistik keuangan di perbatasan utara Indonesia.(***)
