MANADO, Barometersulut.com- Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam merealisasikan program sosial kembali diuji. Menjelang pembahasan APBD Perubahan, pimpinan DPRD Sulut melayangkan kritik tajam terkait mandeknya penyaluran bantuan Rumah Layak Huni yang telah diusulkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan.
Sikap kritis tersebut mengemuka dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Paripurna, Selasa (28/7).
Wakil Ketua DPRD Sulut, Stella Runtuwene, mengungkapkan keprihatinannya atas kinerja dinas teknis, khususnya Dinas Sosial, yang dinilai lamban mengeksekusi program pro-rakyat tersebut. Padahal, seluruh dokumen penunjang serta data calon penerima di daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Minahasa Selatan telah dirampungkan sesuai mekanisme yang berlaku.
”Usulan ini murni aspirasi warga, bukan kepentingan proyek. Kami sudah serahkan seluruh data teknis agar dinas terkait turun melakukan verifikasi lapangan. Sayangnya, hingga memasuki tahapan anggaran perubahan, janji eksekusi tersebut tak kunjung terbukti,” ujar Stella saat ditemui usai rapat.
Keterlambatan ini menempatkan para legislator pada posisi dilematis, terlebih agenda Reses masa persidangan dijadwalkan berlangsung pada 1–4 Agustus mendatang. Stella mengkhawatirkan munculnya persepsi negatif dari konstituen di daerah pemilihan akibat janji program yang belum terwujud.
Berdasarkan penelusuran ke dinas terkait, dari sekitar 10 unit usulan rumah layak huni untuk wilayah Minahasa Selatan, belum ada satu pun yang masuk tahap realisasi.
”Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan.
Banyak warga kurang mampu yang sudah memiliki lahan pribadi, namun tempat tinggal mereka jauh dari kata layak. Mereka sangat menggantungkan harapan pada bantuan pemerintah ini. Tentu ada beban moral bagi kami saat kembali turun ke daerah jika aspirasi yang diperjuangkan justru tertahan di tingkat eksekusi,” tegasnya.
Menanggapi skema pengusulan yang terkesan berubah-ubah di tingkat eksekutif, DPRD Sulut memastikan akan mengambil langkah tegas. Persoalan ini bakal dibawa ke rapat kerja komisi untuk menguji transparansi dan kesiapan Dinas Sosial.
DPRD Sulut menegaskan akan mengawal ketat alokasi bantuan Rumah Layak Huni ini agar masuk dalam skala prioritas penetapan APBD Perubahan mendatang.(wandi)
