MANADO, Barometersulut.com-. Keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara (Sulut) tidak boleh hanya diukur dari angka di atas kertas, melainkan harus berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan penguatan daya beli masyarakat. Tiga indikator utama, sektor ekonomi, pembenahan infrastruktur, dan stabilitas keamanan kini menjadi sorotan tajam legislatif demi memastikan roda perekonomian daerah tetap berputar positif.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulut, Amir Liputo, di sela-sela Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna, Senin (6/7/2026).
Menurut Amir, aspek keamana
n wilayah memegang peranan krusial sebagai fondasi utama masuknya modal. Situasi daerah yang kondusif menjadi magnet alami bagi para investor dan wisatawan mancanegara untuk menanamkan modal dan membelanjakan uang mereka di Bumi Nyiur Melambaikan.
”Kalau daerah kita aman, investor tidak akan ragu untuk masuk. Wisatawan akan terus berdatangan, berbelanja, dan otomatis uang akan berputar di tengah masyarakat,” ujar Amir.
Ia memperingatkan bahwa sentimen negatif akibat isu kriminalitas atau konflik horizontal sangat sensitif bagi dunia luar. Jika tidak diantisipasi, hal tersebut berpotensi memicu keluarnya peringatan perjalanan (travel warning) dari negara-negara mitra, yang pastinya akan memukul sektor pariwisata daerah.
Amir kemudian mencontohkan geliat ekonomi yang langsung terasa dari sektor pariwisata, seperti dibukanya rute penerbangan langsung dari Tiongkok ke Manado. Tak hanya itu, aktivitas makro tersebut juga linear dengan urat nadi ekonomi mikro di pasar tradisional.
Dicontohkannya, pergerakan komoditas lokal seperti telur di Pasar Beriman Tomohon langsung merangkak naik begitu aktivitas pasar dan serapan hotel kembali bergairah.
Kendati memberikan dukungan penuh terhadap jalannya roda pemerintahan saat ini, legislatif tetap melayangkan catatan kritis.
Amir mendesak agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sulut bergerak lebih responsif dan taktis.
Dua poin utama yang menjadi garis bawah dewan adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyelesaian tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Langkah tegas ini diperlukan guna meminimalisasi potensi kebocoran anggaran daerah.
Di sisi lain, politisi tersebut juga mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk tidak abai terhadap ancaman cuaca ekstrem. Salah satu yang patut diwaspadai dalam kondisi saat ini adalah potensi bencana kebakaran, baik di area pemukiman maupun fasilitas publik.
Masyarakat diimbau melakukan langkah preventif secara mandiri, seperti memeriksa kelaikan instalasi listrik rumah tangga secara berkala dan memastikan kompor atau sumber api dalam keadaan padam sebelum meninggalkan hunian.
Amir merefleksikan kasus kebakaran hebat di sejumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar daerah sebagai pelajaran berharga bahwa pencegahan dini jauh lebih murah ketimbang penanggulangan.
Guna memasifkan gerakan siaga ini, jajaran aparatur wilayah mulai dari Kepala Lingkungan (Pala), Lurah, hingga Camat diminta lebih aktif turun ke lapangan memberikan edukasi keselamatan.
”Pemerintah daerah juga harus menjamin ketersediaan pasokan air bersih. Ini penting, baik untuk mitigasi darurat pemadaman kebakaran maupun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian warga di wilayah-wilayah yang mulai terdampak kekeringan,” pungkasnya.(Wandi)
