MANADO, Barometersulut.com- Persoalan pelayanan dasar dan konektivitas masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan menjadi salah satu perhatian dalam audiensi Komunitas Masyarakat Nusa Utara Indonesia (KMNU-I) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut).
Diketahui,Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten III Pemprov Sulut, Senin (5/10/2026), itu mempertemukan jajaran pengurus DPP KMNU-I dengan Asisten III Pemprov Sulut Dr. Fransiscus Manumpil. Hadir pula Kepala Biro Kesra Pemprov Sulut Verra Pinontoan.
Ketua Umum DPP KMNU-I Eugenius Paransi, SH., MH., bersama jajaran pengurus menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan kondisi masyarakat di kawasan Nusa Utara, khususnya Talaud dan Sangihe.
Dalam audiensi tersebut, Pemprov Sulut menyatakan keterbukaannya untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan organisasi masyarakat. Salah satunya melalui program bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian kacamata gratis yang direncanakan berlangsung pada Oktober.
“Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan akan terus kita dukung dan support. Untuk program terdekat pada bulan Oktober, kita dukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis serta pembagian kacamata gratis yang diselenggarakan untuk membantu anggota ormas maupun masyarakat umum,” ujar Manumpil.
Menurutnya, kerja sama pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan penting untuk memastikan berbagai program dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Selain dukungan terhadap kegiatan sosial, pembahasan berkembang pada sejumlah persoalan strategis yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sulut turut menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya pengurangan biaya perjalanan dinas hingga 50 persen.
Efisiensi tersebut diarahkan agar belanja pemerintah tetap fokus pada kebutuhan prioritas, terutama sektor pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur dasar.
Pemprov juga menekankan pentingnya penataan APBD kabupaten dan kota secara cermat serta transparan. Pengelolaan anggaran harus dilakukan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan maupun aspek hukum di kemudian hari.
Persoalan kesehatan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam audiensi. Kondisi geografis wilayah kepulauan seperti Talaud dan Sangihe membuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan.
Ketersediaan obat-obatan, fasilitas rujukan darurat hingga ambulans dinilai perlu diperkuat. Hal ini penting mengingat masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar membutuhkan pelayanan medis yang cepat ketika menghadapi kondisi darurat.
Persoalan serupa juga muncul dalam sektor transportasi. Keterbatasan akses laut dan udara menuju sejumlah wilayah perbatasan, termasuk Marore dan Miangas, masih menjadi keluhan masyarakat.
Pemprov Sulut menyatakan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, guna menjaga konektivitas wilayah perbatasan.
Salah satu opsi yang dibahas adalah mendorong keberlanjutan penerbangan perintis, termasuk kemungkinan dukungan operator seperti Susi Air maupun Lion Group, serta penguatan konektivitas melalui jalur laut.
Aspirasi lain yang ikut disampaikan dalam pertemuan adalah kondisi abrasi pantai di wilayah Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Abrasi di sekitar kawasan pusat kota dan pasar disebut semakin mengkhawatirkan karena berpotensi mengancam permukiman warga. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil langkah penanganan sebelum dampaknya semakin meluas.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan pemecah gelombang atau breakwater. Penanganan persoalan tersebut diharapkan dapat dikawal melalui sinergi pemerintah daerah dengan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Bagi KMNU-I, persoalan infrastruktur, kesehatan dan konektivitas bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi berkaitan langsung dengan keberadaan masyarakat di wilayah perbatasan sebagai bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Audiensi tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Pemprov Sulut berharap ormas dapat berperan dalam menyampaikan informasi pembangunan secara benar kepada masyarakat sekaligus membantu menangkal penyebaran hoaks.
Kolaborasi pemerintah dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada forum audiensi, tetapi berlanjut dalam program nyata yang memberikan manfaat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah kepulauan dan perbatasan.(Wandi)
