Demi memperjuangkan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat Sangihe, Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan keliling beberapa Kementerian RU.
Pada, Selasa 22 Februari 2023,
Pj Bupati bersama Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen SpB. KBD dan Anggota Dewan, Arthur Kotabunan, Mengunjungi Kementerian Sosial RI dalam rangka Melakukan pertemuan sekaligus konsultasi dan koordinasi terkait Usulan Pahlawan Nasional Dari Daerah Kabupaten Sangihe, bertempat di direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, Pj. Bupati di terima langsung oleh Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Dewi Suhartini.
Dalam pertemuan tersebut Pj. Bupati mengkonsultasikan terkait lumbung pangan, rehabilitasi sosial dan penerima PKH yang di butuhkan oleh Kecamatan yang terluar.
Selesai pertemuan dengan Direktur pemberdayaan kelompok rentan, Pj. Bupati Sangihe bersama Ketua DPRD Prov Sulut dan Anggota DPRD Prov Sulut melanjutkan Pertemuan dengan Ditjen perlindungan dan Jaminan sosial direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kemensos RI dalam rangka Usulan Jaminan Sosial Yang ada di Sangihe.
Pj. Bupati menjelaskan bahwa dalam waktu kurang lebih sebulan yang lalu, di awal dan akhir tahun, kepulauan sangihe mengalami bencana alam, seperti badai, banjir, gelombang pasang dan Tanah longsor, bencana yang di alami kepulauan sangihe ini membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dikarenakan akibat bencana alam ini, banyak lokasi bencana yang membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat.
Di mohon untuk pemerintah pusat, terutama bapak dirjen perlindungan dan Jamsos bisa membantu dalam upaya perbaikan fase bencana yang di alami daerah kepulauan sangihe,” katanya.
Setelah itu Pj. Bupati melanjutkan pertemuan/Audiensi dengan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperjuangkan Percepatan pengurusan Persetujuan Lingkungan bagi Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Tahuna.
Pertemuan tersebut di terima Oleh , Teguh Irawan – Analis Kebijakan Muda bersama jajaran dan Dalam pertemuan tersebut
Pj. Bupati Kepulauan Sangihe meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kiranya dapat membantu kelancaran dalam proses penginputan dokumen Andal dan RKL-RPL dan dokumen lainnya melalui PTSP KLHK sampai dengan Pemeriksaan dokumen di Komisi Penilai Amdal hingga mendapatkan Persetujuan Lingkungan dari Menteri KLHK.
Selanjutnya Pj bupati di dampingi Kadis PUPR dan Kominfo melakukan pertemuan di direktorat Jenderal sumber daya air Kementerian PUPR yang di terima langsung oleh direktur sungai dan pantai, ir. Bob Arthur lombogia, MS.i bersama jajaran.
Dalam hal ini.
Pj. Bupati menjelaskan maksud dan tujuan terkait kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Sangihe, khususnya penanganan laut pantai akibat bencana di beberapa titik yang ada daerah Sangihe, seperti di teluk Tahuna, di Naga1, Dagho Kecamatan Tamako, serta juga talut yang nantinya akan melindungi BTS yang merupakan stasion dari palapa ring yang ada di Kecamatan Tahuna Barat Kelurahan Pananekeng.
Pada, Rabu 22 Februari 2023.
Pj. Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan bersama Ketua DPRD Prov Sulut, dr. Fransiscus. A. Silangen, SpB.KBD Di dampingi Kadis Pariwisata, melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno dalam rangka pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah masing2.
Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati memaparkan letak geografis, luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa, Fasilitas Rumah Makan dan Hotel di Kepulauan Sangihe.
Selanjutnya dalam sela waktu yang di berikan oleh Menteri Kemenparekraf, Pj. Bupati menjelaskan prioritas awal pembangunan pariwisata yaitu lokasi kawasan wisata boulevard Tahuna dan kawasan wisata mangrove yang di kelurahan
“Dalam hal ini, kami dari Pemda Kepulauan Sangihe, Mempunyai skala prioritas dalam pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu kawasan Wisata Yang ada di bolivard tidore dan Kawasan Wisata Mangrove di Kelurahan Tapuang dan tidore, dan semoga bisa langsung di tindak lanjuti oleh Pak Menteri,” jelasnya.
Disisi lain Pj. Bupati Kepulauan Sangihe, dr. Rinny Tamuntuan, di dampingi Kaban Perbatasan, Kadis Kominfo dan Kadis PUPR melakukan pertemuan serta audiensi dengan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Robert Simbolon, MPA bersama Plh. Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara, Budi Setyono, S.STP, M.Si
Plh. Deputi bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan bpk Gotmen Nainggolan sebagai Kepala Biro Hukum Organisasi dan kepegawaian dan Karo Perencanaan dan Kerjasama beserta jajaran,
terkait Pembangunan Pos Lintas Batas (PLBN) yang ada di Kec. Marore.
Pj. Bupati dalam kesempatan itu pula menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan Persyaratan PLBN, yaitu berdasarkan Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2O20-2024 dan Perpres 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.
(Christ/advertorial)