Maurits Mantiri Hadiri Musrenbang RKPD Sulut

Bitung, BAROMETERSULUT.COM-Wali Kota Bitung Ir. Maurits Mantiri, MM, didampingi Kepala Badan (Kanan) Perencanaan Pembangunan Daerah Drs. Sifri Mandak, M.Si,. M.Ap, bersama jajaran hadiri pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2023, yang dilaksanakan di Four Poin Hotel Manado, pada hari Selasa (19/04/2022).

Musrenbang RKPD Sulut tahun 2023 ini juga dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, DR. Drs. agus Fatoni, M.Si, selalu pemberi arahan kepada peserta musrembang, Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandou, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut, serta para Bupati dan Wali Kota se Sulawesi Utara.

Bacaan Lainnya

Agus Fatoni dalam arahannya mengaku sampai dengan tahun 2021 pencapaiannya sangat baik dan menggembirakan,
“Pembagunan Makro di Provinsi Sulut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan tahun 2021 semua menunjukan pencapaian yang baik dan menggembirakan termasuk pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh menjadi 4,16% sebelumnya terkontraksi -0,99%, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan yang sebelumnya 7,78% -7,36%,” katanya,

Baca juga:  Keluarga Almarhum Makatindu Rasakan Dampak Program Jamsos Ketenagakerjaan MM-HH

Lanjutnya, “Berdasarkan APBD tahun 2020-2022, Provinsi Sulut pada 3 tahun terakhir cenderung defisit. Tentu ini banyak sebabnya karena kita mengalami pandemi akan tetapi hal ini harus menjadi perhatian kita semua dalam melakukan pengelolaan sehingga dapat menciptakan keseimbangan dari pendapatan dan belanja sehingga pencapain kemandirian fiskal di Provinsi Sulut.” ujarnya

Untuk merumuskan pembangunan di daerah antisipasi tingkat pembangunan menjadi bagus yang tidak dapat dilepaskan dalam menciptakan pembangunan yang adaptif dan aplikatif  untuk mengatasi berbagai permasalahan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:
1. Penyikapan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 1 tahun 2022, tentang hubungan keuangan pusat dan daerah serta SK Mendagri nomor 050-889.
2. Perlu di capai konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
3. Perlu di antisipasi proyek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi di daerah dan nasional maupun dampak politik di luar negeri.
4. Perlu peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan sebagai langkah preventif dalam menghadapai pandemi.
5. Optimalisasi penggunaan anggaran daerah untuk pengunaan program – program yg berkaitan langsung dengan masyarakat, lingkungan, infrastruktur, hubungan terhadap penyelenggaraan pilkada tahun 2024.

Baca juga:  Perumda Air Minum Duasudara Bitung Ingatkan Pelanggan Membayar Jangan Menunggu Ditindak

Pemerintah pusat juga telah melaunching gerakan bangga buatan Indonesia gerakan yang di gagas oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi),

“Pak Jokowi telah menggagas serta sudah melaunching gerakan bangga buatan Indonesia untuk mengerahkan minat masyarakat dalam mencintai buatan dalam negeri untuk meningkatkan produk yang berasal dari UMKM termasuk koperasi lokal perlu kita dorong dan kita sukseskan,” tutup Fatoni.

(romo)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari BAROMETER SULU di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *