MANADO, Barometersulut.com- Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menginstruksikan seluruh penyuluh pertanian di wilayahnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca ekstrem. Lonjakan suhu dan penurunan curah hujan yang terjadi belakangan ini mulai memicu kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di pelbagai daerah.
Arahan tegas tersebut disampaikan Gubernur Yulius saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembangunan Pertanian sekaligus Apel Siaga Penyuluh Pertanian se-Sulawesi Utara di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (20/8/2026).
Dampak Kekeringan dan Langkah Penanganan Penurunan intensitas hujan yang melanda sejak akhir Mei 2026 dilaporkan telah memicu krisis air di setidaknya delapan kabupaten dan kota di Sulut. Dampak signifikan ini mengancam ketahanan pangan serta berpotensi memicu laju inflasi daerah.
Luas Wilayah Terdampak: Lebih dari 1.000 hektar lahan pertanian mengalami kekeringan hingga memicu insiden karhutla.
Bantuan Darurat: Pemprov Sulut telah mendistribusikan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta unit pompa air ke lokasi terdampak.
Infrastruktur Irigasi: Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk perbaikan dan percepatan penanganan jaringan irigasi.
Tantangan Geografis dan Peran Garda Terdepan
Gubernur Yulius menyoroti kondisi geografis Sulut yang didominasi pegunungan dan perbukitan, di mana luas daratan hanya mencakup sekitar 33 persen dari total wilayah. Kondisi ini menuntut penanganan sektor pertanian yang lebih adaptif dan inovatif.
Ia meminta para penyuluh pertanian aktif mendampingi kelompok tani, petani milenial, hingga kelompok petani perempuan untuk menjaga produktivitas lahan.
“Kalian adalah garda terdepan. Jika menemukan kendala kekeringan dan karhutla di lapangan, segera laporkan! Jangan diam, agar kita bisa melakukan tindakan cepat dan koordinasi lintas sektor,” tegas Yulius.
Melalui Rakerda ini, Pemprov Sulut berharap melahirkan rumusan kebijakan strategis dan langkah konkret lintas sektor guna mewujudkan kemandirian pangan daerah di tengah ancaman perubahan iklim.(wandi)
