Ronald Kandoli Pacu Digitalisasi Pajak dan Retribusi, Perkuat Kemandirian Fiskal Mitra

MITRA, Barometersulut.com- Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memastikan pengelolaan keuangan berlangsung lebih transparan dan akuntabel.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Rabu (4/11/2026).

Mengangkat tema “Tata Kelola Pajak dan Retribusi Daerah yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel”, pertemuan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto, Sekretaris Daerah David H. Lalandos, Asisten III Setda Elly Sangian, serta jajaran pimpinan perangkat daerah dan anggota TP2DD.

Dalam arahannya, Ronald menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan kebutuhan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui sistem penerimaan yang lebih tertata.

Menurutnya, optimalisasi pajak dan retribusi harus dilakukan melalui pembenahan sistem pengelolaan, pemutakhiran data wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi pembayaran yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

“Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi melalui pembenahan sistem pengelolaan serta pemanfaatan teknologi pembayaran,” tegas Kandoli.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya berfokus pada ketersediaan fasilitas pembayaran digital, tetapi memastikan penerapannya berjalan efektif di lapangan.

Penggunaan QRIS, e-commerce, dan internet banking perlu diperluas, termasuk untuk pembayaran retribusi pasar, parkir, hingga perizinan.

Ronald menilai, penerapan transaksi nontunai harus didukung integrasi pencatatan dan pengawasan yang baik. Dengan demikian, setiap transaksi dapat terpantau dan potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan.

Ia pun mengingatkan pentingnya kerja sama seluruh perangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan program digitalisasi membutuhkan koordinasi yang solid, bukan berjalan sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan masing-masing instansi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto mengapresiasi perkembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Minahasa Tenggara yang menunjukkan tren positif.

Berdasarkan evaluasi Semester I-2026, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Minahasa Tenggara mencapai 97,50 persen. Capaian tersebut meningkat dari periode sebelumnya yang berada di angka 97,25 persen.

“Angka tersebut meningkat dibandingkan semester sebelumnya yang tercatat 97,25 persen,” ungkap Joko.

Dengan capaian tersebut, Minahasa Tenggara menempati peringkat ketujuh dari 70 kabupaten di wilayah Sulawesi.

Meski demikian, Joko mengingatkan bahwa capaian indeks yang tinggi perlu diikuti peningkatan penggunaan kanal pembayaran digital dalam aktivitas penerimaan daerah.

Menurutnya, keberadaan infrastruktur dan sistem pembayaran saja belum cukup. Pemanfaatannya harus benar-benar berjalan agar digitalisasi memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Minahasa Tenggara juga memberikan insentif kepada perangkat daerah dan kecamatan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penghimpunan pajak dan retribusi melalui kanal digital.

Untuk kategori satuan kerja perangkat daerah (SKPD), penghargaan diberikan kepada RSUD Mitra Sehat. Sedangkan kategori kecamatan diraih Kecamatan Ratahan dan Kecamatan Silian Raya.

Pemberian apresiasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk semakin aktif memperluas penggunaan transaksi nontunai dalam pelayanan publik.

Melalui HLM TP2DD ini, Pemkab Minahasa Tenggara menargetkan penguatan digitalisasi tidak berhenti pada pencapaian indeks, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.

Sinergi dengan Bank Indonesia dan seluruh perangkat daerah pun diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(***)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari BAROMETER SULU di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *