MINUT, Barometersulut.com –Peta jalan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Sulawesi Utara (Sulut) bersiap memasuki babak baru. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), sebuah lembaga eksklusif yang mengawal marwah good governance, resmi mengepakkan sayapnya di Bumi Nyiur Melambai di bawah komando Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune Ganda.
Sebagai pemegang mandat utama, Joune Ganda bergerak cepat mematangkan mesin organisasi. Langkah ini diawali dengan menggelar forum konsolidasi dan perkenalan jajaran calon Dewan Pengurus Wilayah (DPW) MIPI Sulut di Manado.
Pertemuan ini sekaligus menjadi penanda kesiapan pelantikan pengurus yang dijadwalkan matang pada 13 Juni mendatang. Berbeda dengan organisasi kemasyarakatan pada umumnya, MIPI memiliki struktur yang sangat selektif dan elitis.
Organisasi ini menegaskan
posisinya untuk hanya beroperasi di level pusat dan provinsi, tanpa membentuk kepanjangan tangan di tingkat kabupaten maupun kota. Hal ini menempatkan DPW MIPI Sulut di posisi strategis sebagai Think Tank (wadah pemikir) utama bagi kebijakan publik regional.
Dalam arahannya, Joune Ganda menegaskan bahwa kekuatan MIPI Sulut terletak pada komposisi kepengurusannya yang mengawinkan dua kekuatan besar: ketajaman teoritis para akademisi dan pengalaman empiris para praktisi pemerintahan.
”MIPI Sulut tidak akan menjadi menara gading yang hanya berteori. Kami merekatkan para akademisi dan praktisi di dalam satu wadah. Pasca-pelantikan, mandat utama kami adalah membangun kemitraan kritis dan kolaborasi solid dengan pemerintah daerah,” ujar Joune Ganda, Kamis (4/6) saat dikonfirmasi media ini.
Ia menambahkan, sinergi ini mendesak dilakukan agar produk kebijakan yang lahir di Sulut tidak lagi bersifat top-down atau sekadar formalitas administrative, melainkan melahirkan rekomendasi kebijakan publik yang taktis, aplikatif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sejak berdiri pada 22 Oktober 1991, MIPI dikenal konsisten memegang teguh enam kompas etik pemerintahan. Kompas tersebut meliputi integritas tinggi (anti-KKN), transparansi, keadilan non-partisan, responsivitas publik, profesionalisme berbasis hukum, serta kolaborasi tata kelola yang inklusif.
Pelantikan pada pertengahan Juni nanti rencananya akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum MIPI Pusat, yang juga merupakan Gubernur Sulawesi Tengah.
Kehadiran Joune Ganda di pucuk pimpinan MIPI Sulut diharapkan mampu membawa angin segar, sekaligus menjadikan organisasi ini sebagai benteng etis bagi para kepala daerah di Sulut dalam merumuskan kebijakan yang murni pro-rakyat.(nando adam)
