MANADO, Barometersulut.com– Dalam rangka mendorong percepatan implementasi Elektronikfikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulut menggelar studi visit dan capacity building.
Diketahui, Kegiatan yang berlangsung pada 14–16 April 2026 di Surabaya ini
diikuti oleh sejumlah pimpinan perangkat daerah, diantaranya
Kepala Bapenda Kota Manado Jefry Mongdong, Kepala Bapenda Minahasa Selatan Melky Manus, Kepala BPKPD Bolaang Mongondow Ashari Sugeha, Kepala BPKPD Bolaang Mongondow Selatan Lasya L. Mamonto, Kepala Bapenda Minahasa Jeffry M. Tangkulung, serta tim teknis TP2DD dan BPD SulutGo.
Dalam kegiatan ini, peserta dari Sulut didampingi oleh Bank Indonesia Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kepala Tim SP PUR, Ircham Andrianto Taufick.
Menurut Irchan kegiatan ini merupakan langkah percepatan untuk memperkuat kinerja TP2DD di Sulawesi Utara.
“Masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait tindak lanjut diagnostic tools, penyusunan program unggulan, serta optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Studi ini menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan tersebut,” katanya.
Dia menambahkan, Pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi pembelajaran didasarkan pada capaian kinerja yang sangat menonjol. Pada Championship TP2DD 2025, Provinsi ini berhasil meraih delapan penghargaan dari berbagai kategori, termasuk TP2DD Terbaik tingkat provinsi, Program Unggulan Terbaik, BPD Terbaik, hingga Rookie of the Year.
Adapun salah satu inovasi yang memperoleh penghargaan sebagai program unggulan terbaik adalah “Sambel Bajak” (Sambil Belanja Online Bayar Pajak) yang berhasil mendorong integrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan ekosistem e-commerce.
Bahkan, Inovasi ini tidak hanya memperluas akses pembayaran, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat menuju transaksi yang lebih praktis dan digital. Dampaknya terlihat pada penerimaan PKB di Jawa Timur meningkat dari Rp7,78 triliun pada 2023 menjadi Rp8,26 triliun pada 2024 atau tumbuh 6,16%.
Selain itu, jumlah wajib pajak yang membayar secara non-tunai meningkat sebesar 13,91. Capaian TP2DD Jawa Timur juga diperkuat oleh peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (I-ETPD) hingga 98,3% (kategori digital), peningkatan transaksi non-tunai pemerintah daerah menjadi 82,05%, serta implementasi penggunaan KKPD oleh 15 OPD.
Disamping penyetoran opsen pajak daerah telah dilakukan secara non-tunai dan real time di 38 kabupaten/kota, didukung oleh peningkatan konektivitas digital yang berhasil mengurangi area blank spot secara signifikan.
Pada sesi capacity building, peserta memperoleh pendampingan langsung dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta BPD Jawa Timur terkait strategi peningkatan kinerja TP2DD, termasuk penguatan kualitas laporan dan penyusunan program unggulan.
Sementara pada sesi studi visit di Kota Surabaya, peserta juga mempelajari berbagai inovasi digital yang berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pembayaran layanan perizinan publik secara digital, integrasi pembayaran parkir berbasis EDC dengan dukungan artificial intelligence, serta digitalisasi pengelolaan tiket masuk destinasi wisata.
Dengan kegiatan ini diharapkan TP2DD Sulawesi Utara mampu memotivasi menjadi akselerasi transformasi digital di Sulawesi Utara serta mendorong terciptannya tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.(***)
