MANADO, Barometersulut.com– Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sejumlah langkah antisipasi mulai diperkuat untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan harga tidak membebani masyarakat.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara bersama sejumlah instansi terkait kini memantapkan strategi pengendalian inflasi, terutama menghadapi potensi kenaikan permintaan bahan pangan menjelang hari besar keagamaan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam kegiatan Bincang Media SENJA (SinErgi daN Jalin Komunikasi Bersama MediA), Kamis (12/11/2026).
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa tekanan inflasi Sulawesi Utara pada September dan Oktober 2026 masih didominasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food. Cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan harga.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto, menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak terlepas dari perubahan pasokan dan faktor cuaca yang memengaruhi produksi maupun distribusi komoditas pangan.
Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama, bukan hanya melalui intervensi harga, tetapi juga memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi hingga ke tingkat konsumen.
Karena itu, Bank Indonesia bersama TPID terus memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sejumlah program yang didorong antara lain peningkatan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan produktivitas petani melalui Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA), serta dukungan sarana produksi pertanian.
Kerja Sama Antar Daerah (KAD), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dan penguatan neraca pangan juga menjadi bagian dari langkah menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan turut menjadi perhatian.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara, Reza A. W. Dotulung, mengungkapkan bahwa tekanan inflasi saat ini juga dipengaruhi sejumlah faktor lain, mulai dari rendahnya basis inflasi pada tahun-tahun sebelumnya (low base effect), dinamika harga energi hingga kondisi iklim yang berdampak pada biaya produksi dan distribusi.
Berdasarkan perkembangan tersebut, pihaknya memproyeksikan inflasi Sulawesi Utara sepanjang 2026 berada pada kisaran 5–8 persen.
Menghadapi Natal dan Tahun Baru, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar kenaikan permintaan tidak berujung pada lonjakan harga yang sulit dijangkau masyarakat.
Masyarakat didorong memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan pangan sehari-hari. Pemerintah juga mengimbau warga mempersiapkan kebutuhan pokok lebih awal saat harga masih relatif terjangkau.
Selain itu, Gerakan Stop Boros Pangan akan terus digalakkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menyiapkan dukungan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila diperlukan intervensi untuk merespons kondisi di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Rahel Ruth Rotinsulu, memastikan Gerakan Pangan Murah terus diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap kenaikan harga bahan pokok.
Program tersebut kini dikembangkan melalui sejumlah pola pelaksanaan, di antaranya GPM Harmoni yang menyasar lingkungan rumah ibadah, GPM Tematik sesuai momentum tertentu, GPM Bersubsidi, serta GPM Basalur yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan.
Dinas Ketahanan Pangan juga merencanakan GPM Keliling untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pangan murah.
Dengan pola tersebut, intervensi diharapkan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah.
Penguatan pasokan dari sektor produksi turut menjadi perhatian. Staf Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, Angelique Tolu, menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan program pengembangan padi ladang seluas 462 hektare dan padi sawah PM AAS seluas 7.351 hektare.
Pengembangan kawasan pertanian dan penerapan pola tanam bergilir akan terus didorong untuk menjaga kesinambungan produksi. Langkah ini dinilai penting agar ketersediaan pangan lokal tidak hanya mencukupi pada periode tertentu, tetapi dapat berlangsung sepanjang tahun.
Dari sisi pengawasan, perwakilan Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara, IPDA Donny Samel, menekankan pentingnya memperkuat produksi pangan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar Sulawesi Utara.
Pemantauan harga juga perlu dilakukan secara konsisten guna mengantisipasi gejolak di pasar. Masyarakat pun diajak memanfaatkan lahan pekarangan sebagai salah satu sumber pangan rumah tangga.
Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, TPID Sulawesi Utara menargetkan pengendalian inflasi dilakukan secara lebih terukur, mulai dari tingkat produksi, distribusi hingga penjualan di pasar.
Intensifikasi Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi, pemantauan harga dan penguatan kerja sama antardaerah menjadi sejumlah langkah prioritas menjelang akhir tahun.
Namun, upaya menjaga stabilitas harga tidak berhenti pada momentum Natal dan Tahun Baru. Peningkatan produktivitas pertanian, optimalisasi kalender tanam, pengembangan infrastruktur penyimpanan serta penguatan kerja sama pasokan antardaerah juga menjadi agenda jangka panjang.
Bagi masyarakat, keberhasilan pengendalian inflasi akan terlihat dari terjaganya ketersediaan bahan pokok dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani kenaikan harga yang berlebihan.
Karena itu, TPID mengajak masyarakat ikut mengambil bagian dengan berbelanja sesuai kebutuhan, mengurangi pemborosan pangan, serta meningkatkan pemanfaatan produk pangan lokal.
Sinergi pemerintah, pelaku usaha, petani dan masyarakat diharapkan menjadi kunci menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan Sulawesi Utara menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.(***)







