Manado, BAROMETER –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakasnakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lanjutan Pemulihan dan Penertiban Aset bersama Pemprov Sulut, Senin (12/10) di Ruang F. Tumbelaka Kantor Gubernur.
Ketua Tim KPK RI Wahyudi didampingi Andy Purnama menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi soal Pengalihan aset Daerah seperti P3D ke Pemprov Sulut.
Di mana, sampai saat ini belum tuntas serta ada juga beberapa kendaraan dinas yang sampai saat ini masih dikuasai pejabat yang seharusnya tidak boleh lagi.
“Tadi setelah kami melakukan diskusi dan sudah berkomitmen bahwa akhir Oktober ini semuanya harus sudah tuntas,” terang Wahyudi.
Sementara itu Grammy Kawatu mengatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya mengatur pengalihan kewenangan urusan kabupaten/kota ke provinsi. Dalam penyerahan urusan tersebut termasuk juga di dalamnya pengalihan aset tetap yang terkait dengan kewenangan yang diserahkan.
“Masih ada beberapa aset yang masih dikuasai pemerintah Kabupaten/Kota misalnya aset yang ada di Dinas Pendidikan di Boltim yang nilainya sekitar 900 juta, ada kendaraan dinas di Minahasa Selatan, ada juga tanah kehutanan namun intinya KPK dalam hal ini hanya mengfasilitasi dan tadi kita sudah ada kesepakatan bersama dengan Pemda dan semua sepakat akhir bulan ini semuanya sudah tuntas,” ujarnya.
Menurut Kawatu dengan adanya jaminan yang difasilitasi KPK Pemerintah yang ada di Kabupaten Kota tentu tidak merasa ragu melakukan penghapusan satu aset milik daerah.
Kepala Inspektorat Provinsi Sulut Mecky Onibala yang turut membenarkan hal ini, serta menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut berterima kasih dengan adanya kehadiran KPK untuk penertiban Aset yang ada di Provinsi Sulut untuk dapat mewujudkan Good Government and Clean Government yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat Sulut.
(Rendy)
