POSO,Barometersulut.com-Panglima Kodam XIII Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito kembali melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke wilayah Korem 132 Tadulako,khususnya di Kabupaten Poso.
Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 132 Tadulako Mayor Inf Dedy Afrijal Kepada Barometersulut.com mengatakan,dalam lawatannya di kabupaten Poso ini dalam bentuk tatap muka dengan seluruh unsur Tiga Pilar Desa (TPD) yakni Babinsa,Babinkamtibmas dan Kepala Desa se-Kabupaten Poso di Aula Torulemba Rumah Dinas Bupati Kabupaten Poso Selasa (9/5/2017).
Menurut Dedy pada kesempatan tatap muka ini,Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito dalam sambutannya menegaskan salah satu kebijakkan strategis dan populis Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo adalah
program-program pembangunan yang dimulai dari wilayah perbatasan dan wilayah pedesaan,hal ini katanya dilatar belakangi atas adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara daerah-daerah di Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa.”Sistem sentralisasi yang dilakukan selama ini yang memfokuskan pembangunan di wilayah Jawa dan perkotaan mengakibatkan potensi-potensi yang ada di wilayah luar Jawa dan Pedesaan tidak dapat berkembang sehingga terjadi urbanisasi ke daerah Jawa dan perkotaan”tandas Pangdam.
Dia menegaskan dalam paparannya Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito menyampaikan keprihatinan Presiden Jokowi atas lambatnya roda pembangunan di wilayah perbatasan dan pedesaan hingga saat ini, hal ini katanya sangat membahayakan kondisi sosial masyarakat karena dapat menimbulkan potensi ancaman akibat terjadinya kesenjangan sosial yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional.
Dedy menegaskan,selain menyampaikan arahan secara detail soal Kantor bersama TPD,Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito juga menyoroti penyaluran Dana Desa yang telah direalisasikan sejak tahun 2015 itu, hingga saat ini masih belum terasa dampaknya pada pembangunan wilayah pedesaan dan perbatasan, hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan pembangunan desa yang berkesinambungan dari desa itu sendiri.”Karena persiapan yang tidak dikelolah secara benar,dana Desa yang telah diterima sering salah sasaran dan tidak tepat peruntukkannya,”Karena pengelolaannya yang tidak sesuai aturan,saat ini banyak kepala Desa terkait dengan dugaan korupsi bahkan telah ada yang ditetapkan menjadi tersangka dan terpidana.”ungkapnya sambil menegaskan agar tiga pilar Desa dapat menjalankan peran dengan baik dan saling bersinergis dalam pembangunan Desa.
Pada akhir tatap muka itu,Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito menekankan beberapa hal penting,yakni:
-Tiga Pilar Desa dapat meningkatkan sinergitas
-Memanfaatkan Sarana TPD secara benar bagi kesejahteraan,Keamanan dan nama baik instusi masing-masing
-Antara anggora TPD saling dukung dan saling percaya
-Memotivasi warga untuk meningkatkan kemampuan masing-masing
-Mendorong dan mendukung para warga untuk mensukseskan pembangunan daerah setempat.”Jika ketiga unsur ini dapat bekerjasama dengan baik maka potensi ancaman yang ada seperti Urbanisasi, Konflik Komunal,Narkoba,Paham Radikal dan lain lain yang dapat menghancurkan bangsa ini dapat di cegah secara dini.”tandasnya.
Dalam kesempatan Kaops Tinombala Kombes Pol M.Badrus menyampaikan kepada seluruh unsur 3 pilar desa ini agar menyampaikan ke warganya untuk menghimbau kepada sisa-sisa kelompok MIT agar menyerahkan diri baik-baik sehingga dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa harus terjadi pertumpahan darah karena kita semua adalah warga negara Indonesia yang saling bersaudara yang harus saling bersatu demi NKRI Harga Mati.
Kegiatan tatap muka Pangdam XII Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito yang didampingi Asisten Teritorial Kodam XIII Merdeka Kolonel Inf Theodorus Kawatu dengan unsur tiga pilar Desa se-Kabaputen Poso ini turut dihadiri oleh Bupati Poso Drs.Darmin Agustinus Sigilipu, Danrem 132 Tadulako Kolonel Inf Muhammad Saleh Mustafa,Kaops Tinombala Kombes M.Badrus, Wadankolakops Kol Inf Alfi Sahri Lubis, Dansatgaspur Kol Inf FY.Purba,Dandim 1307 Poso Letkol Inf Dodi Triyo Hadi, Kapolres Poso AKBP Bogiek,Ketua DPRD Kabupaten Poso dan unsur Forkopimda Kabupaten Poso.(Nando/Penrem 132)
