MANADO, Barometersulut.com- Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mematangkan koordinasi percepatan penanganan banjir melalui program normalisasi dan revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sario, DAS Tikala, dan DAS Tondano di Kota Manado.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulut, Senin (9/11/2026), pukul 10.00 WITA hingga selesai. Rapat ini melibatkan unsur pemerintah provinsi dan instansi teknis terkait, yakni BWS Sulawesi I, Kantor Wilayah BPN Sulut, serta Kantor Pertanahan Kota Manado.
Rapat yang membahas perkembangan tindak lanjut penetapan lokasi proyek tersebut menyoroti sejumlah persoalan penting, terutama sinkronisasi data bidang tanah, kepastian hukum pengadaan lahan, pembayaran ganti rugi, serta kesiapan pelaksanaan pekerjaan fisik.
Closing Date 2027 Jadi Perhatian
Dalam pembahasan, Komisi III DPRD Sulut, Roy Roring menekankan pentingnya percepatan penyelesaian persoalan pembebasan lahan agar tidak menghambat pelaksanaan proyek pengendalian banjir.
Salah satu perhatian utama adalah batas waktu atau closing date proyek yang didanai melalui pinjaman luar negeri pada 2027.
Apabila pembayaran ganti rugi lahan baru terealisasi mendekati pertengahan 2027, dikhawatirkan waktu pelaksanaan konstruksi menjadi semakin terbatas sehingga penyerapan anggaran tidak berjalan maksimal.
Di sisi lain, keterbatasan kemampuan APBD daerah juga menjadi pertimbangan penting. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, BWS, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala.
Perbedaan Data BWS dan BPN Harus Diselesaikan
Dalam koordinasi tersebut, Asisten II Pemprov Sulut Jemmy Ringkuangan, Ap. M. Si. juga menyoroti adanya ketidaksesuaian data bidang tanah antara BWS Sulawesi I, BPN, dan kondisi riil di lapangan.
Perubahan peta lokasi dan trase, termasuk di kawasan DAS Tikala dan Mahakeret, menjadi salah satu persoalan yang perlu disesuaikan sebelum proses pembaruan penetapan lokasi (Penlok) dilakukan.
Pemprov menegaskan pentingnya kepastian hukum terhadap status Penlok dan seluruh tahapan pengadaan tanah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Selain itu, pembagian kewenangan antara BWS, Pemprov Sulut, dan Pemkot Manado perlu diperjelas berdasarkan status wilayah sungai dan tanggung jawab masing-masing instansi.
Dorong Koordinasi Terpadu dan Kesiapan Teknis
Untuk mempercepat penyelesaian, diperlukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BWS, BPN, pemerintah provinsi, pemerintah kota, hingga perangkat kecamatan dan kelurahan.
Pembentukan tim khusus atau desk koordinasi juga menjadi salah satu langkah yang diusulkan untuk mempertemukan dan memverifikasi data secara berkala, sehingga perbedaan data dapat segera diselesaikan.
Dari sisi teknis, BWS diharapkan memastikan kesiapan dokumen perencanaan, termasuk Detail Engineering Design (DED), peta kebutuhan lahan, kajian teknis, alokasi anggaran, serta jadwal pelaksanaan pekerjaan.
Penanganan banjir juga dinilai tidak cukup hanya melalui pengerukan atau normalisasi sungai, tetapi harus didukung penataan sempadan sungai, pembenahan drainase perkotaan, dokumen lingkungan, serta kepastian pembiayaan.
Komisi III DPRD Sulut selanjutnya mendorong agar perkembangan penanganan DAS dilaporkan secara berkala sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan persoalan administrasi, pertanahan, teknis, dan anggaran dapat segera dituntaskan sehingga proyek normalisasi DAS Sario, Tikala, dan Tondano dapat berjalan sesuai target.
Upaya ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi persoalan berulang bagi masyarakat Kota Manado.(Wandi)
