MANADO,Barometersulut.com- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara angkat suara untuk meluruskan polemik serta informasi keliru yang berseliweran di media sosial terkait penyitaan dan pengembalian uang dalam kasus dugaan korupsi proyek PT Hakian Wellem Rumansi (PT HWR).
Kejati Sulut menegaskan, uang senilai Rp 15.040.570.446 yang disita dari PT HWR merupakan objek hukum yang sepenuhnya berbeda dengan dana Rp 15.660.000.000 milik pihak berinisial JA yang baru-baru ini dikembalikan. Keduanya memiliki sumber kepemilikan, waktu, serta lokasi penyitaan yang tidak saling berkaitan.
Kronologi Dua Penyitaan Berbeda
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut, Irvan Bilaleya, memaparkan rentetan peristiwa hukum tersebut secara terperinci guna mendudukkan persoalan pada porsi yang sebenarnya.
22 Juli 2026:
Penyidik Kejati Sulut menggelar konferensi pers terkait penyitaan uang tunai sebesar Rp 15.040.570.446 dari PT HWR. Dana tersebut langsung disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) di Bank Syariah Indonesia (BSI).
23–24 Juli 2026:
Dalam pengembangan penyidikan perkara PT HWR, tim penyidik mendatangi kediaman EL dan JA, lalu mengamankan uang tunai dengan total akumulasi mencapai Rp 18.866.836.000.
Rincian Rumah EL & JA: Dari total uang di kediaman tersebut, Rp 15.660.000.000 tercatat sebagai milik JA, sementara Rp 3.206.836.000 merupakan milik EL. Artinya, penyitaan dana milik JA dan EL dilakukan sehari setelah penyitaan dari PT HWR rampung.
Alasan Pengembalian Dana JA
Dalam perkembangannya, penyidik menetapkan EL sebagai tersangka pada 15 September 2026.
Namun, berdasarkan pendalaman dan analisis mendalam dari penyidik hingga awal November 2026, tidak ditemukan adanya keterlibatan JA ataupun unsur tindak pidana asal (predicate crime) yang mengaitkan uang tersebut dengan kasus korupsi PT HWR.
Atas dasar itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., mengumumkan pengembalian utuh uang senilai Rp 15,66 miliar kepada JA dalam konferensi pers tanggal 2 November 2026. Sementara itu, uang senilai Rp 3,2 miliar milik tersangka EL tetap ditahan untuk kepentingan pembuktian di muka hukum.
Bantahan Tegas Kejati
Melalui keterangan resminya, Kejati Sulut memastikan bahwa uang Rp 15,04 miliar milik PT HWR yang telah masuk ke RPL BSI tidak pernah dikembalikan ke pihak mana pun. Pengembalian yang diumumkan pada awal November lalu murni menyasar uang milik pribadi JA yang disita dari rumahnya pada 24 Juli 2026.
”Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti dan fakta objektif, bukan berdasarkan asumsi yang berkembang di ruang publik,” tegas pihak Kejati Sulut.
Kendati menghormati hak masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial, Kejati Sulut mengimbau publik agar mencermati kronologi kasus secara utuh guna menghindari disinformasi yang dapat menyesatkan penegakan hukum(Wandi)
