Lima Fraksi DPRD Sulut Setujui Ranperda PPA, Penetapan Ditargetkan Desember 2026

Lima Fraksi DPRD Sulut Setujui Ranperda PPA, Penetapan Ditargetkan Desember 202.

MANADO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyepakati draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rapat akhir pembahasan yang digelar di ruang rapat DPRD Sulut. Kamis (19/11/2026).

Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan regulasi yang diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Utara.

Dalam rapat tersebut, Pansus bersama pihak eksekutif melakukan pembahasan serta penyesuaian terhadap sejumlah substansi Ranperda. Hasil perubahan yang tertuang dalam draf akhir juga telah diterima oleh pihak eksekutif.

Dukungan terhadap kelanjutan Ranperda ini turut diberikan oleh lima fraksi di DPRD Sulut. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan regulasi tersebut diproses ke tahapan berikutnya hingga nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

  • Setelah memperoleh kesepakatan dalam pembahasan tingkat Pansus, draf Ranperda selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjalani proses fasilitasi.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan rapat sinkronisasi setelah hasil fasilitasi dari Kemendagri diterima. Dalam proses tersebut, Pansus akan menindaklanjuti berbagai catatan, perubahan maupun koreksi dari Direktorat Jenderal Produk Hukum Daerah Kemendagri.

Pansus bersama Sekretariat DPRD dan Biro Hukum juga akan melakukan koordinasi lanjutan guna memastikan seluruh tahapan penyempurnaan Ranperda berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Adapun penetapan Ranperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Perda Provinsi Sulawesi Utara diupayakan dapat terlaksana pada Desember 2026.

Rapat akhir pembahasan ini turut dihadiri pimpinan dan anggota Pansus, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara.

Pansus Ranperda PPA dipimpin Ketua Priscilia Elvira Rondo, S.S., M.Pd., didampingi Wakil Ketua Vionita Kuwera dan Michaela Paruntu selalu wakil ketua DPRD Sulut.

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, Ranperda PPA kini memasuki tahapan fasilitasi sebelum dilanjutkan pada proses penyempurnaan dan penetapan menjadi Perda.(wandi).

Yuk! baca berita menarik lainnya dari BAROMETER SULU di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *