MANADO, Barometersulut.com– Panitia khusus (pansus) DPRD Sulut menggelar Rapat Penyempurnaan hasil evaluasi kementrian dalam negeri terhadap rancangan peraturan Daerah (Ranperda)Rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2025-2044 bersama perangkat Daerah Sulut, Senin(8/6/2026)
di ruang serba guna kantor DPRD Sulut,senin
( 8/6/2026)
Diketahui, Rapat di buka oleh pimpinan DPRD Sulut Royke Anter dan di dampingi oleh Ketua Pansus RTRW Hendry Walukow, Wakil Ketua Pansus Cindy Wurangian,Sekretaris Pansus Berti Kapojos serta anggota Pansus Royke Roring, Jeane Lalujan dan Haslinda
Adapun Pansus yang menyoroti pentingnya keterbukaan Peta Wilayah,Peta RTRW harus muda di Akses Publik,bukan hanya jadi Dokumen Internal Pemerintah.Dengan Peta yang terbuka,Konflik Lahan dan pelanggaran pemanfaatan Ruang bisa di minimalkan sejak awal.
Yang menjadi sorotan Pansus adalah transparansi informasi tata ruang.DPRD menilai masyarakat berhak mendapat Akses Data yang komprehensip terkait peruntukan lahan. Keterbukaan ini penting agar warga dan pelaku usaha paham zona apa yang boleh di bangun dan zona lindung.
Pansus meminta Peta dan blok RTRW di selaraskan dengan batas Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan.
Hal ini untuk menghindari perbedaan data antara Pemprov dengan Daerah saat penerbitan izin dan tata kelola ruang.
RTRW 2025-2044 di siapkan sebagai Kompas Pembangunan Sulut 20 tahun ke depan.Cakupanya memuat 63 blok Wilayah yang di atur peruntukanya. Setiap blok akan jadi pedoman pemanfaatan ruang,investasi dan Pembangunan infrastruktur agar tidak tumpang tindih.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pansus Walukow menegaskan evaluasi Kemendagri harus di tindak lanjuti cepat agar Ranperda RTRW di sahkan.
Sementara pejabat Pemprov Sulut hadir,Sekprov Thalis Gallang,Karo Hukum Budi Paskah Yanti Putri,Kadis Kehutanan Rainer Dondokambey,Kadis Lingkungan Hidup Weldie Poli dan Kadis ESDM Fransiscus Maindoka.(wandi)
