MANADO, Barometersulut.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara resmi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Diketahui, Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut pada Kamis (23/4) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen.
Adapun rapat tersebut menjadi momentum krusial yang menandai berakhirnya masa persidangan kedua tahun 2026 sekaligus pembukaan masa persidangan ketiga.
Selain agenda LKPJ, paripurna ini juga merangkum laporan kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan laporan pelaksanaan reses anggota legislatif.
Ketua Pansus LKPJ, Raski Mokodompit, SH dalam laporannya, antara lain menegaskan bahwa seluruh capaian kinerja perangkat daerah harus terukur dan transparan.
Dalam kesempatan itu, Pansus memberikan sejumlah catatan strategis, di antaranya mendorong Dinas Pendidikan mendorong Dinas Pendidikan Daerah memperluas akses kesetaraan paket A dan C secara gratis.
Bidang kesehatan pansus mendorong agar Rumah Sakit Umum Daerah Manenbo-nemno sebagai model sebagai model kemandirian pengelolaan anggaran.
Selain itu, Pansus menyoroti pentingnya sistem peringatan dini dalam menjaga stabilitas pangan dan aktivasi kembali seluruh situs web OPD agar sesuai dengan standar pusat.
Persoalan jalan Provinsi yang rusak dan berlubang Seperti ruas Kotamobagu Upai,perlu penanganan dan perbaikan serta upaya nyata dari Dinas PUPR.
Menariknya, Raski juga mengingatkan seluruh jajaran kepala perangkat daerah untuk terus berinovasi tanpa melupakan garis komando.
“Pansus mengajak kepada seluruh OPD untuk berinovasi, berfikirlah seperti pemimpin tetapi tidak bertindak seperti pemimpin, karena perlu diingat bahwa pemimpin Perangkat Daerah di Sulawesi Utara adalah Gubernur Yulius Selvanus,” ujar Rasky.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menyatakan apresiasinya atas kerja kritis Pansus yang telah membedah kinerja eksekutif secara mendalam.
Menurut Gubernur YSK, rekomendasi dewan merupakan navigasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan.
Gubernur Yulius yang didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay menegaskan komitmen mereka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mendisiplinkan kinerja di seluruh lini.
Terkait aspirasi yang belum terakomodasi dalam APBD 2026, Gubernur memastikan akan berupaya memasukkannya pada mekanisme anggaran perubahan.
”Kami menyambut baik setiap catatan Pansus. Fokus kami saat ini termasuk mencari solusi bagi guru, Tenaga Harian Lepas (THL), hingga PPPK. Kami bahkan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kuota pengangkatan CPNS bagi guru dan tenaga kesehatan,” ujar Gubernur Yulius.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga semangat Mapalus dalam membangun daerah. Ia berharap harmoni antara legislatif dan eksekutif terus terjaga demi memaksimalkan potensi Sulawesi Utara sebagai gerbang Pasifik yang maju dan berkelanjutan.(wandi)
