PAD Pariwisata Sulut Lampaui Target, Dinas Pariwisata Fokus Kembangkan Ekraf dan Desa Wisata

MANADO, Barometersulut.com– Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara memaparkan capaian kinerja sektor pariwisata dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Sulut, Senin (3/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Sulut, dr. Kartika Dewi Tanos, MARS, menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata sudah melampaui target.

Per 1 November 2026, PAD pariwisata tercatat mencapai 104,23 persen. Sementara untuk tahun anggaran 2027, target PAD tetap dipertahankan di angka yang sama seperti 2026, yakni Rp1.186.305.000.

Kartika menegaskan, pihaknya terbuka terhadap seluruh masukan dari anggota dewan, khususnya yang berkaitan dengan program pro-rakyat, kebersihan destinasi, hingga optimalisasi PAD.

Dorongan untuk Pelaku Ekraf
Salah satu sorotan dalam rapat adalah program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Kartika, Dinas Pariwisata terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui beberapa langkah yakni;

• Sosialisasi perluasan pasar yang diikuti sekitar 25 pelaku ekraf • Pendampingan pemasaran bagi UMKM agar bisa naik kelas menjadi pelaku ekraf

• Fasilitasi pendaftaran merek / kekayaan intelektual agar usaha pelaku terlindungi secara hukum

• Peningkatan kompetensi SDM ekraf lewat audiensi dan pendampingan di 15 kabupaten/kota, mencakup bidang industri, kelembagaan, dan destinasi.

Ia menyebut, seluruh kegiatan tersebut dirancang agar manfaatnya tidak hanya berhenti di tataran program, tetapi benar-benar sampai ke pelaku usaha di lapangan.
201 Desa Wisata Dikoordinasikan, 5 Destinasi Dikelola Provinsi
Terkait desa wisata, Kartika menyebut total ada 201 desa wisata yang tersebar di 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Meski tidak ada desa wisata yang dibina langsung oleh Pemerintah Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi tetap melakukan koordinasi aktif dengan dinas pariwisata di tiap daerah.

Sementara itu, destinasi yang dikelola langsung oleh Pemprov Sulut hanya berjumlah lima titik: tiga di Kabupaten Minahasa, satu di Kota Manado, dan satu di Kabupaten Minahasa Utara.

Untuk objek wisata yang terbengkalai, penanganannya disesuaikan dengan kewenangan. Jika masuk domain provinsi, akan difasilitasi oleh Pemprov. Jika masuk wilayah kabupaten/kota, penanganannya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat.

Menanggapi pertanyaan soal besarnya anggaran pemasaran, Kartika menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya untuk promosi.

Dana promosi mencakup kegiatan pemasaran di level lokal, nasional, hingga internasional, sekaligus pembiayaan sejumlah agenda besar, seperti:

• Festival Bunaken
• Pemilihan Nyong Noni Sulawesi Utara
• Dukungan untuk dua event yang masuk Kalender Event Nasional (KEN) 2027, yaitu Tomohon International Flower Festival (TIFF) dan Festival Selat Lembeh di Kota Bitung

Soal kebersihan fasilitas umum, seperti toilet di kawasan wisata, Kartika mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pelaku usaha, baik di destinasi milik pemerintah maupun swasta, agar standar pelayanan makin baik.

Rapat tersebut ditutup dengan komitmen Komisi IV untuk terus mengawal realisasi program agar dampak ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat Sulawesi Utara.(Wandi)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari BAROMETER SULU di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *