BITUNG,Barometersulut.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan verifikasi administrasi Partai Politik (Parpol) di Kelurahan Menembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kamis (06/08/2026).
Kegiatan teknis ini dihadiri langsung oleh Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., S.H., M.H., sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengawal tahapan paling kritis menjelang pemilu dengan prinsip profesionalisme, netralitas, dan integritas tinggi.
Ketua KPU Kota Bitung Deslie D. Sumampouw menegaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari persiapan divisi teknis untuk memastikan tahapan verifikasi administrasi berjalan sesuai jadwal,
“Dari informasi, kemungkinan paling lambat Desember sudah dilaksanakan tahapan pemilu. Kami sangat bangga karena Kapolres bersedia hadir. Harapan kami, jika ada anggaran non-tahapan dari Pemkot, kami dapat membuat kegiatan agar hubungan KPU, Polri dan Parpil lebih baik lagi demi Kota Bitung ke depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bitung menekankan bahwa peran Polri dalam pemilu melampaui fungsi pengamanan fisik semata. Ia menegaskan kepercayaan negara kepada institusi kepolisian untuk bersikap netral dan menjaga situasi Kamtibmas tanpa memihak kepentingan politik manapun.
“Saya sengaja menyempatkan waktu bersilaturahmi dengan para ketua dan pengurus partai politik. Intinya, berjuanglah untuk partai masing-masing namun tidak lupa menjaga keamanan. Jangan buat kegiatan yang berakibat anarkis. Polri bukan sekadar penjaga keamanan hingga pemungutan suara, kami dipercaya negara untuk menjadi polisi yang netral,” tegas AKBP Arie Sulistyo Nugroho.
Ia juga memastikan bahwa Polres Bitung telah menyiapkan skema khusus untuk menghadapi tahapan pencalonan Pilkada yang dinilai paling rawan. Kolaborasi gotong royong akan terus dibangun bersama TNI, Bawaslu, KPU, pemerintah kota, hingga tingkat kecamatan dan RT/RW guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan.
Salah satu poin penting yang disampaikan Kapolres adalah terkait validitas data pemilih, khususnya warga keturunan Filipina yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 600-an warga keturunan Filipina di Kota Bitung, dan baru tujuh orang yang tercatat resmi sebagai pemilih.
“Harapan saya, warga keturunan Filipina sudah benar-benar terdaftar dan menjadi warga negara Indonesia. Ini penting agar hak konstitusional mereka terpenuhi dan proses demokrasi berjalan inklusif,” imbuhnya.
Jajaran Sat Intelkam Polresta Bitung akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Imigrasi dan Disdukcapil, untuk memvalidasi status kewarganegaraan dan hak pilih kelompok ini.
Usai memberikan materi, Moderator Kasat Intelkam Polres Bitung IPTU Christian Pardede membuka sesi tanya jawab yang diikuti oleh pengurus dan Liaison Officer (LO) Parpol se-Kota Bitung.
Dalam closing statement-nya, Kapolres menyatakan keyakinannya bahwa seluruh pengurus parpol akan bergandengan tangan menjaga keamanan dan ketertiban Kota Bitung selama masa kampanye maupun tahapan pemilu lainnya.
Hadir pula dalam kegiatan ini Komisioner KPU Bitung Yunnoy S. Rawung (Kadiv Teknis dan Penyelenggara), Frangky Takasihaeng (Kadiv Perencanaan dan Data), serta perwakilan pengurus partai politik. Sinergi tiga pilar ini penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan peserta pemilu diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terselenggaranya pemilu yang aman, damai, dan demokratis di Kota Bitung.
(RoMo)
