TOMOHON, Barometersulut.com- Bank Indonesia bersama Pemerintah Kota Tomohon menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Rabu (22/4/2026).
Adapun kegiatan strategis HLM TPID ini dirangkaikan dengan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai wujud sinergi menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Diketahui, Kegiatan dipimpin oleh Walikota Tomohon, Caroll Senduk, dengan dihadiri Bupati Bone Bolango (Gorontalo), Ismel Mile, Wakil Walikota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, Joko Supratikto, Kepala Perwakilan BI Gorontalo, Bambang Satya Permana.
Turut hadir perwakilan dari biro perekonomian, Mario Piyoh, Kepala BPS Kota Tomohon, Ika Oktaria Gaib, kepala dinas Pertanian Bone Bolango, Roswaty Agus, serta anggota TPID Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Wali Kota Tomohon Caroll Senduk dalam sambutannya menegaskan bahwa inflasi merupakan persoalan sistematis yang membutuhkan sinergi dari sisi supply dan demand.
“Pengendalian inflasi juga perlu didukung inovasi, sinergi kebijakan, serta kesinambungan kompetensi dari seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan yang terlibat,” ucapnya.
Dalam hal ini, KAD menjadi krusial untuk menjamin ketersediaan pangan dan memendekkan rantai pasok antar daerah guna menjaga stabilitas harga.
Di sisi lain, Bank Indonesia turut berperan sebagai katalisator sinergi dalam memastikan kebijakan pengendalian harga lebih tepat sasaran dan berdampak optimal.
Walikota Carol Senduk mengharapkan agar kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kota Tomohon dan Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango segera ditindaklanjuti secara konkret.
Sementara itu, Bupati Bone Bolango Ismet Mile dalam kesempatan turut memaparkan program unggulan Bone Bolango yang berfokus pada pengendalian harga dan ketersediaan pasokan pangan.
Dimana, Program tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya cabai.
Ismet Mile turut menjelaskan mengenai model pengembangan kawasan perdesaan terintegrasi berbasis komoditas strategis.
Model ini diharapkan dapat menjadi sentra produksi pangan sehingga mengoptimalisasi rantai pasok dan distribusi lokal, serta mendorong perekonomian melalui hasil bumi dan agrowisata.
Selanjutnya, pada sesi paparan, Joko Supratikto menyampaikan bahwa karakteristik inflasi Sulawesi Utara relatif rendah, namun harga komoditas tertentu masih memiliki kecenderungan untuk bergejolak.
Pada 2026, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan serta sinergi pusat-daerah yang lebih terintegrasi.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kota Tomohon perlu memperkuat pengendalian pasokan dan harga pangan melalui optimalisasi Gerakan Pangan Murah dan sidak pasar.
“Serta peningkatan produktivitas pertanian melalui penguatan kelembagaan petani, antara lain melalui Program PATUA dan WANUA, guna memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis tetap terjaga,” jelasnya.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama, penandatanganan KAD komoditas sayuran holtikultura dari Pemerintah Kota Tomohon dan beras, tomat, serta cabai rawit dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. (***)
