Tahuna BAROMETERSULUT.com — Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memilih langkah proaktif dengan memperkuat koordinasi lintas pemerintah guna memastikan layanan telekomunikasi tetap stabil selama perbaikan kabel bawah laut Palapa Ring Tengah segmen Tahuna–Melonguane.
Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan Kominfo Provinsi Sulawesi Utara di Manado pada 9 April 2026. Fokus utama koordinasi adalah mendorong pemerintah provinsi agar segera menekan pihak penyedia layanan, khususnya Telkomsel, untuk menghadirkan jalur cadangan (backup) jaringan yang andal.
Langkah ini dinilai krusial mengingat perbaikan infrastruktur kabel bawah laut berpotensi mengganggu konektivitas di wilayah kepulauan seperti Sangihe dan Sitaro, yang sangat bergantung pada jaringan tersebut untuk aktivitas pemerintahan hingga layanan publik.
Komisi II DPRD Sangihe menegaskan, peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi kunci dalam mengoordinasikan berbagai pihak, terutama dalam memastikan implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berjalan optimal.
“Dalam perda itu sudah diatur zona infrastruktur bawah laut, termasuk jalur kabel Palapa Ring. Karena itu, koordinasi ini penting untuk menjamin keamanan infrastruktur sekaligus menjaga agar layanan publik tetap berjalan,” ujar perwakilan Komisi II.
Di sisi lain, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menyoroti pentingnya transparansi selama proses pengerjaan berlangsung. Ia meminta agar Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) serta PT Len Telekomunikasi Indonesia sebagai operator memberikan laporan perkembangan secara rutin.
Menurutnya, laporan harian diperlukan agar pemerintah daerah bersama masyarakat dapat memantau langsung progres pekerjaan di lapangan.
“Transparansi sangat penting. Dengan laporan harian, kita bisa mengetahui sejauh mana progres perbaikan dan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul,” kata Thungari.
Dengan langkah koordinatif ini, pemerintah daerah berharap gangguan jaringan selama masa pemeliharaan dapat diminimalkan, sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik tetap berjalan normal.
