JAKARTA,Barometersulut.com– Dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akhirnya mencapai titik damai. Dua kubu yang sempat berselisih, yakni pihak Voucke Lontaan dan Vanny Loupatty, sepakat berdamai serta mencabut laporan masing-masing di Polda Sulut.
Diketahui, Kesepakatan ini dicapai dalam rapat penyelesaian dualisme PWI Sulut yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (20/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Tim Penyelesaian Dualisme PWI se-Indonesia, yang diketuai oleh Mirza Zulhadi bersama Wakil Ketua Atal S. Depari, serta anggota Hilman Hidayat dan Kadirah.
“Besok saya akan ke Polda Sulut untuk mencabut laporan saya, sebagai tanda keseriusan saya dalam menjaga persatuan PWI,” ujar Vanny Loupatty dalam rapat tersebut.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Voucke Lontaan, yang menyatakan komitmennya untuk melakukan langkah yang sama demi menjaga keutuhan organisasi.
Tim penyelesaian menyambut positif sikap kedua belah pihak. Dalam rapat juga ditegaskan bahwa, sesuai rekomendasi Kongres PWI 2025, kepengurusan yang sah di Provinsi Sulawesi Utara adalah di bawah pimpinan Voucke Lontaan.
“Namun, pengurus yang sah wajib mengakomodir teman-teman lainnya untuk bersatu kembali. Silakan Bang Vanny dan Bang Voucke bekerja sama membesarkan PWI Sulut,” pesan Kadirah dalam forum tersebut.
Kepengurusan yang sah diberi waktu satu minggu untuk menggelar rapat pleno, yang bertujuan mengakomodasi anggota dari pihak Vanny agar dapat bersatu kembali dalam satu wadah. Hasil pleno nantinya akan dilaporkan ke PWI Pusat.
Penyelesaian dualisme PWI Sulut ini juga diharapkan menjadi langkah awal bagi konsolidasi di tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, dengan semangat persatuan, kekeluargaan, dan profesionalitas.
Tim Penyelesaian Dualisme PWI dibentuk langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, berdasarkan amanat Kongres PWI 2025 di Cikarang. Tim ini memiliki mandat menuntaskan berbagai persoalan dualisme organisasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Dengan berakhirnya dualisme di Sulut, PWI Pusat berharap langkah ini menjadi contoh rekonsiliasi nasional bagi daerah lain untuk menempuh jalur dialog, musyawarah, dan mufakat, demi menjaga marwah organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.(***)
