Tahuna, BAROMETERSULUT.com– Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde, bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, di Jakarta, Rabu (16/1/2025).
Dalam pertemuan ini, keduanya membahas strategi reformasi birokrasi di Kabupaten Sangihe serta solusi bagi tenaga honorer lepas (THL), termasuk percepatan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pj Bupati Wounde menegaskan bahwa penataan birokrasi yang efektif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sejumlah langkah yang diusulkan mencakup pengisian jabatan kosong, rotasi strategis, pembinaan jabatan fungsional, serta rasionalisasi perangkat daerah yang dinilai kurang optimal.
“Kami berkomitmen menciptakan birokrasi yang profesional dan responsif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi ini juga sejalan dengan upaya percepatan pembangunan daerah,” ujar Wounde.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti status tenaga honorer yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik di Sangihe.
Wounde meminta dukungan pemerintah pusat agar proses pengangkatan THL menjadi PPPK dapat segera direalisasikan.
Selain itu, ia mengusulkan solusi bagi tenaga honorer yang belum memenuhi syarat pengangkatan agar tetap bisa berkontribusi dalam pemerintahan daerah.
“Mereka memiliki peran besar dalam pelayanan publik. Kami ingin memastikan ada kejelasan status kepegawaian sehingga mereka tetap termotivasi dan terlindungi secara profesional,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa pemerintah pusat terus berupaya mempercepat penyelesaian status THL.
Ia juga memastikan bahwa bagi tenaga honorer yang belum memenuhi syarat, akan disiapkan skema alternatif agar tidak terjadi gangguan dalam pelayanan publik.
“Kami memastikan kebijakan ini dijalankan secara adil dan proporsional agar daerah tetap memiliki SDM yang berkualitas dan siap mendukung pembangunan,” ujar Rini.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Sangihe dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Wounde menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan kejelasan status tenaga honorer akan tetap menjadi prioritasnya.
“Kami akan terus menjalankan prinsip the right man on the right place, memperkuat pembinaan perangkat daerah, serta memastikan tenaga honorer mendapatkan kepastian status. Meski masa jabatan saya terbatas, koordinasi dengan pemerintah pusat akan tetap berjalan demi kepentingan daerah,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Wounde juga menyampaikan undangan resmi kepada Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri untuk menghadiri perayaan HUT ke-600 Kabupaten Sangihe dan Pesta Adat Tulude.
Ia berharap kehadiran mereka dapat menjadi simbol dukungan bagi kemajuan Sangihe.
