Manado,BAROMETERSULUT.com- Gubernur Sulut Prof.Dr Olly Dondokambey, SE diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov)
Steve Hartke Andries Kepel membuka pelaksanaan kegiatan Rapat Identifikasi dan Analisis kegiatan pembangunan tahun 2023, Selasa (24/10) di Grand Puri hotel Manado.
Diketahui, kegiatan rapat Identifikasi dan Analisis ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah(BPPD) Provinsi Sulut yang mengusung tema “Indentifikasi dan analisis potensi, model permasalahan dan solusi pengembangan kerjasama perdagangan perbatasan negara di Prov Sulut”.
Sekretaris BPPD Sulut Novita Lumintang, SSTP MSi dalam laporannya antara lain mengatakan, kegiatan ini di menghadirkan para stakeholder diwilayah perbatasan antara Danlanal Tahuna, Danlanal Talaud, perwakilan kantor Bea dan Cukai Sangihe dan Talaud para Kepala Dinas Perdagangan, para Camat, pengurus TP-PKK, para pakar dan sejumlah pihak swasta yang selama ini terlibat kegiatan perdagangan antar negara diwilayah perbatasan kabupaten Talaud dan Sangihe.
” Selain hadir secara langsung, sejumlah pihak yang terundang diatas juga hadir dan mengikuti rapat secara daring.” ujar Lumintang sambil menegaskan dalam kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya ketua TP PPK Sulut yang diwakili Staf ahli TP-PKK Sul Drs. Ferdinand C. Singal, M.S. dan Danlanal Tahuna.
Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekprov Steve Kepel menegaskan bahwa persoalan klasik diwilayah perbatasan adalah rangkaian ketertinggalan di seluruh sektor yakni keterbatasan infrastruktur, keterbatasan jumlah penduduk, keterbatasan SDM berkualitas termasuk keterbatasan penyediaan bahan bahan pokok.
” Apapun kondisi dan problemnya, pemerintah, baik pusat dan daerah berkewajiban untuk kebijakan dan pemberdayaan serta pengelolaan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, terlebih dari pada itu menjaga keutuhan NKRI.
Sekprov Kepel menambahkan, terlepas dari berbagai problem dan tantangan yang ada, Sulawesi Utara memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan perbatasan negara, seperti hanya dapat dilihat langsung dengan negara Philipina.
Katanya, Untuk mewujudkan potensi ini, kita perlu bekerja keras,cerdas dan berpikir kreatif.
Gubernur Olly Dondokambey kata Kepel mengharapkan agar peserta rapat memanfaatkan dan berperan aktif proses indentifikasi dan analisis sesuai dengan tema yang di usung pada kegiatan tersebut.
Dimana melalui rapat ini nanti akan melahirkan pikiran-pikiran yang konstruktif dan bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat Sulut serta keutuhan NKRI
” Saya yakin dengan kerjakeras, kolaborasi, inovasi kita dapat mengembangkan Sulut menjadi daerah yang unggul dalam kerjasama perdagangan perbatasan negara,”tandas Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada akhir sambutannya sambil mengapresiasi pihak Badan Perbatasan Provinsi Daerah(BPPD) Provinsi Sulut yang menggagas kegiatan strategis ini.
Sementara itu, Kepala BPPD Sulut I.r Djemmy Gagola, Msi, ME kepada media ini menambahkan kegiatan ini juga didasari berbagai fenomena maraknya perdagangan kawasan perbatasan Indonesia dan Philipina serta isu-isu strategis lainnya di kawasan perbatasan khususnya di Kabupaten Sangihe dan Talaud.
“ Dalam konteks ini, kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain memfasilitasi sarana pra sarana dan mekanisme model kerja sama serta soal regulasi yang bertujuan untuk menekan angka kasus-kasus kejahatan perbatasan antara penyelundupan dan serta dampak negatif lainnya,” kata Gagola.
Gagola menekankan, dalam rapat ini para peserta akan membahas hal-hal strategis dan usulan solusi kepemerintah provinsi dan pusat pada kementrian terkait.
” Output dari kegiatan ini akan melahirkan gambaran potensi perdagangan perbatasannya, model kerja samanya, pengelolaan persoalan yang terjadi dan usulan solusinya untuk mengatasinya” tandas Djemmy Gagola sambil berharap agar pasca kegiatan ini agar para pihak hadir dapat menindaklanjuti dengan FGD diwilayah kerja masing-masing.
Rapat tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dan turut dihadiri oleh Asisten 1 Setdaprov Sulut Dr Drs Denny Mangala, perwakilan instansi vertikal dan perangkat daerah terkait, hingga pelaku usaha di wilayah perbatasan.
Pantauan media ini, seluruh rangkaian kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara yang memuat 18 point yang dihasilkan dan disepakati para pihak dalam kegiatan ini yang bakal di ajukan ke pemerintah pusat.(nando)
