Barometer Membangun dan Mencerdaskan
Jakarta, Barometersulut.com-Bupati Minahasa Utara Joune Ganda menghadiri Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mengawal pembangunan di perbatasan negara.
Rakordal 2023 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP.
Mahfud mengatakan jika, kegiatan ini digelar untuk sarana mengevaluasi dan memaksimalkan program kerja aplikatif yang telah disusun, BNPP di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis, (25/5).
Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagr), Tito Kamavian selaku Kepala BNPP dalam keterangan resminya menjelaskan, forum ini mempunyai arti penting dalam rangka evaluasi, optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, guna mendorong percepatan pembangunan diperbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan.
“Pengelolaan batas negara merupakan perwujudan visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu,terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di perbatasan negara” ujar Tito.
Menurut dia, selama tiga tahun, bangsa Indonesia telah merasakan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk target pembangunan di kawasan perbatasan.
Namun, sambung dia, Situasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan komitmen bersama untuk membangun kawasan perbatasan menjadi kawasan yang maju.
Tito menutur, target yang belum tercapai dapat dilanjutkan pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.
Proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara harus dilakukan secara sinergis antar tingkat pemerintahan.
“Dengan pelaksanaan rakordal ini, kami perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,”tambah Tito.
Terpisah, Bupati Joune JE Ganda, SE, MAP MM MSi, prinsipnya kami mengatakan kepada pemerintah pusat agar, mengakselerasi pembangunan Pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan Negara lain. Sehingga aktifitas dari pulau terluar juga bisa mendapatkan fasilitas yang baik pula, terutama fasilitas dasar seperti, jalan listrik, dan air bersih.
“Yang jelas Pemkab Minut terus berupaya membangunan koordinas kepusat dalam kaitan pemberdayaan wilayah Kepulauan terluar” tandas Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPD PDI Perjuangan Sulut itu sambil menambahkan pihaknya terus memperhatikan kehadiran pemerintah di pulau terluar di Kecamatan Wori, dengan melengkapi sarana dan prasarana publik strategis.
Diketahui, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan mengacu pada Peraturan Presiden 118 Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) 2023. Pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun yang terdiri atas berbagai kegiatan.
Kegiatan tersebut fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.
Rakordal 2023 Pengelolaan Perbatasan Negara diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan.
Selain itu, juga turut hadi perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi, Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.
Hadir sebagai narasumber lainnya adalah pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Sosial (Kemensos);Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbut Riset), dan Kementerian Kesehatan. (**/Chris)
