Barometer Membangun dan Mencerdaskan
MINUT, BAROMETERSULUT.com – Bupati Joune Ganda bersama Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerima Kunjungan Kerja KPK (KPK) dalam rangka Monitoring Centre for Prevention (MCP) atau Monitoring Dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terentegrasi dan Manajemen Aset Daerah di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat bupati lantai 3 Pemkab Minut, Jumat(18/6/21).
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wahyudi (Kasatgas Wilayah IV) KPK RI bersama jajaran.
Upaya dan Komitmen pemerintahan Joune Ganda dan Kevin William Lotulung (JG-KWL) di Kabupaten Minahasa Utara menuai apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Apresiasi ini disampaikan pejabat KPK RI saat bertandang di kantor Bupati Minut, Jumat (18/06/21) siang tadi, untuk melakukan evaluasi dan monitoring.
Kunjungan pihak KPK RI ini atas dasar dan alasan dan dasar konkrit, dimana dari 15 kabupaten dan kota di Sulut termasuk Pemerintah Provinsi, Minut ada di urutan terbawah dengan rasio poin 31,7 persen, jauh dari angka nasional yakni 60 persen.
Bupati Minut Joune Ganda mengatakan bahwa tujuan KPK RI mendatangi Minut agar memperjelas hal yang menjadi alasan mendasar.
“Sehubungan dengan adanya kunjungan KPK RI dan ada catatan yang harus ditindaklanjuti, maka kami menargetkan pada tahun 2022 mendatang angka rasio telah mencapai 60 persen.”ujarnya sambil berharap agar catatan dari KPK RI ini menjadi acuan kami untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi.
Dia menjelaskan, dalam pertemuan dengan petinggi lembaga anti rasua itu, dia memaparkan secara singkat namun jelas segala upaya konkrit dan strategis dalam memperbaiki kinerja dan mencegah kesalahan masa lalu, antara lain melakukan penertiban aset serta upaya strategis lainnya..
“Dihadapan pihak KPK RI, Saya menyampaikan langkah nyata dan cepat untuk menyikapi catatan pihak BPK.”kata Joune sambil menegaskan pihak KPK RI mengapresiasi langkah-langkah tersebut.
Menurutnya, sebagai bukti keseriusan dalam rangka penegakan aturan soal aset, pihaknya membentuk tim yakni pendataan dan penertiban aset. Pembenahan-pembenahan terutama E-Planning, E-Budgeting dan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
“Alasan pembentukan tim aset, agar penertiban aset benar-benat efektif dan tepat sasaran, sebab sesuai data dan fakta ada aset yang diduduki dan sudah dikuasai.”katanya.
Dalam kunjungan itu, selain mendengarkan paparan dari Bupati Joune Ganda, KPK RI juga langsung meninjau aset kendaraan yang menunggak pajak serta pengadaan barang dan jasa.
“Khusus untuk proses pengadaan langsung, semua proses di kita lakukan dengan transparan dan profesional sesuai dengan aspirasi masyarakat” tandas Joune Ganda sambil menambahkan juga mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan peran serta Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam mencegah korupsi.
(Advetorial)
