Kejati Sulut Perkuat Kepastian Hukum Sektor Perbankan Lewat Perpanjangan MoU dengan BSI.

MANADO, Barometersulut – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara kembali memperkuat sinergi dengan sektor perbankan melalui perpanjangan kerja sama kelembagaan bersama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Area Sulawesi Utara, senin (16/11/2026).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejati Sulut, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) serta para Kepala Seksi pada Bidang Datun Kejati Sulut. Sementara dari pihak BSI, penandatanganan dilakukan oleh Area Manager BSI Sulawesi Utara.

Perpanjangan MoU ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang sebelumnya telah terjalin antara kedua institusi. Langkah tersebut bertujuan memperkuat dukungan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan perbankan, terutama dalam menghadapi kompleksitas transaksi dan berbagai ketentuan regulasi.

Melalui kerja sama ini, Kejati Sulut melalui Bidang Datun dan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan pelayanan hukum kepada BSI sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun pelayanan tersebut mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta lainnya sesuai ruang lingkup kesepakatan.

Tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan hukum, peran JPN juga diarahkan pada langkah preventif melalui pemberian pertimbangan dan pendapat hukum. Dengan demikian, potensi permasalahan hukum diharapkan dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak dini.

Sinergi ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.

Perpanjangan kerja sama tersebut sekaligus menegaskan peran Kejaksaan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menjalankan fungsi pelayanan dan pendampingan hukum kepada institusi pemerintah maupun badan usaha milik negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui keberlanjutan kerja sama ini, Kejati Sulut dan BSI Area Sulawesi Utara diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi dan komunikasi konstruktif dalam menghadapi berbagai kebutuhan serta tantangan hukum di sektor perbankan. (Wandi)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari BAROMETER SULU di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *