MANADO,Barometersulut.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menerima kunjungan audiensi dari perwakilan asosiasi buruh Sulawesi Utara, kamis (10/9).
Dalam pertemuan tersebut, pengurus serikat buruh menyerahkan 10 poin usulan strategis terkait penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Diketahui, Rapat yang berlangsung di ruangan rapat serbaguna itu di ikuti oleh perwakilan buruh Sulut dari korwil KSBSI (konfederasi Serikat buruh seluruh Indonesia) Jack Andalagi, FSB (federasi serikat buruh) dan juga KASBI (konferensi Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Fanuel Nalang selaku ketua Sulut.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Stella Runtuwene, bersama Louis scrahm dan Amir Liputo, mengapresiasi langkah diplomatis dan kondusif para buruh. Pihak legislatif menilai pendekatan penyampaian aspirasi berbasis data dan substansi jauh lebih efektif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
10 Poin Utama Usulan Buruh Sulut
Sejumlah isu krusial yang didorong masuk ke dalam pasal-pasal UU Ketenagakerjaan baru meliputi:
Kesetaraan Gender & Protection: Penegakan hak-hak serta penguatan perlindungan bagi pekerja perempuan di lingkungan kerja.
Kepastian Upah Layak: Regulasi yang lebih transparan dan menjamin kepastian sistem pengupahan bagi seluruh buruh.
Perlindungan Pekerja Paruh Waktu: Kejelasan status hukum dan jaminan hak bagi pekerja part-time maupun kontrak.
Penguatan Pengawasan Disnaker: Peningkatan fungsi control dan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan di daerah.
Beban Biaya Eksekusi Putusan: Usulan agar biaya eksekusi keputusan pengadilan terkait hak-hak buruh ditanggung oleh negara, bukan beban buruh yang bersengketa.
Dukungan Operasional Asosiasi: Usulan perhatian pemerintah terhadap operasional kegiatan asosiasi buruh dalam mengawal isu-isu tenaga kerja.
Komitmen Kawal Aspirasi ke DPR RI
Mengingat kewenangan pembentukan Undang-Undang berada di tingkat pusat, DPRD Sulut berkomitmen penuh untuk membawa seluruh poin usulan tersebut ke DPR RI di Jakarta.
”Kami sangat mengapresiasi teman-teman buruh yang mengedepankan substansi perjuangan ketimbang sekadar mengerahkan massa. Poin-poin ini sangat krusial dan akan kami kawal langsung ke DPR RI,” ujar perwakilan pimpinan DPRD Sulut usai audiensi.
Pihaknya optimistis usulan ini mendapat perhatian serius di tingkat pusat, mengingat anggota DPR RI asal Sulawesi Utara juga bertugas di komisi yang membidangi ketenagakerjaan.(wandi)
