MANADO, Barometersulut.com– Sorotan tajam mewarnai rapat kerja Komisi IV DPRD Sulawesi Utara bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dan jajaran direksi rumah sakit daerah di ruang rapat komisi, Selasa (8/9/2026).
Forum evaluasi pelayanan dan pembahasan anggaran ini mendadak hangat saat jajaran legislator membongkar sengkarut pelayanan dasar, mulai dari lumpuhnya fasilitas vital rumah sakit hingga ketimpangan sebaran tenaga medis di daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Vonny Paat, didampingi jajaran anggota komisi yakni Cindy Wurangian, Louis Schramm, Vionita Kuera, Julieeta Runtuwene, dan Billy Lombok.
Anggota Komisi IV, Vionita Kuera, mencecar pihak pengelola RS Kita Waya terkait kejelasan data pasien yang terpaksa ditolak. Langkah tegas ini didasari fakta di lapangan mengenai mangkraknya ruang Intensive Care Unit (ICU) akibat rusaknya sistem pendingin udara (AC) berstandar medis.
”Kami menemukan anomali. Di satu sisi ada keluhan kekurangan dokter, tetapi di sisi lain banyak tenaga medis yang justru menganggur dan kesulitan mendapat tempat kerja. Ini soal distribusi dan tata kelola yang sumbat,” tegas Vionita.
Direksi RS Kita Waya tak menampik kendala teknis tersebut. Pihak manajemen menjelaskan bahwa sejak ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 pada 2021, unit pemeliharaan pendingin udara di fasilitas vital tersebut belum pernah tersentuh servis menyeluruh. Dari total sembilan kompresor sistem filtrasi HEPA yang dimiliki, kini hanya tersisa satu unit yang beroperasi.
Akibatnya, RS Kita Waya tidak dapat melayani pasien ICU secara optimal sejak bermitra dengan BPJS Kesehatan, sekaligus mengancam kelayakan ruang penyimpanan obat-obatan.
Estimasi biaya perbaikan kompresor lama dari pihak penyedia mencapai Rp270 juta. Sebagai jalan keluar, manajemen mengusulkan pengadaan 12 unit AC baru melalui mekanisme APBD Perubahan.
Kondisi pelayanan di RSJ Prof. dr. V.L. Ratumbuysang serta efektivitas operasional RS ODSK turut menjadi materi cecaran para wakil rakyat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Cindy Wurangian, menegaskan bahwa perbaikan sektor kesehatan tidak bisa lagi mengandalkan asumsi.
Data rekam jejak kesehatan daerah menunjukkan indikator yang mengkhawatirkan: 112 kasus kematian ibu, 403 kematian bayi, serta prevalensi stunting di Sulawesi Utara yang masih bertengger di atas rata-rata nasional.
”DPRD siap mengawal dan memperjuangkan alokasi anggaran sektor kesehatan. Namun syarat utamanya tunggal: seluruh usulan penganggaran wajib berbasis data konkret yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Cindy.
DPRD Sulut memastikan usulan perbaikan fasilitas medis prioritas ini bakal dikawal ketat saat pembahasan tingkat lanjutan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Utara. (Wandi)
