BOROKO, Barometersulut.com- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) memperkuat sinergi bersama Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara guna menekan gejolak harga pangan sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Langkah strategis ini dibahas dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dipimpin langsung oleh Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, di Boroko, Selasa (8/9/2026).
Bupati Sirajudin Lasena menegaskan komitmen daerahnya untuk mengamankan pasokan pangan lokal, terutama komoditas cabai rawit dan beras premium yang kerap memicu kenaikan harga akibat dampak perubahan iklim. Meski Boltara memiliki potensi lahan persawahan yang luas, keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) saat musim panen raya masih menjadi kendala utama.
”Kami terus mendorong peningkatan produktivitas lahan, salah satunya lewat kerja sama pengembangan varietas padi unggul bersama IPB dan penerapan teknologi Tabela (tabur benih langsung) yang terbukti mampu menghasilkan hingga 10,03 ton per hektar. Selain itu, akses kredit pembiayaan alsintan bagi para petani juga diperluas,” ujar Sirajudin.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto, menyoroti pergerakan harga sejuta komoditas yang membayangi wilayah Sulut. Selain cabai rawit, komoditas seperti kangkung, daun bawang, cabai merah, hingga tarif angkutan udara turut menyumbang tekanan inflasi.
Guna meredam gejolak harga, BI mendorong penguatan kerangka kerja 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Strategi konkretnya meliputi pengoptimalan Gerakan Pangan Murah (GPM), pemanfaatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Di sektor digitalisasi keuangan, Purwanto mengapresiasi capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Boltara yang melonjak hingga 95,00% pada Semester I 2026, menempatkan Boltara dalam kategori daerah digital.
”Realisasi transaksi nontunai perlu terus ditingkatkan melalui berbagai instrumen, mulai dari QRIS, internet banking, hingga penggunaan EDC dan ATM, tanpa mengesampingkan layanan konvensional bagi masyarakat,” jelas Purwanto.
Dukungan serupa disampaikan Manajer PEPK & LMS Kantor OJK SulutGo, Toar Kaesar Dotulung, yang mendorong pembiayaan sektor pertanian lewat pola ekosistem closed loop untuk mempermudah petani mengakses alsintan.
Sementara itu, Kepala BPS Boltara, Andi Alimuddin, memaparkan pentingnya pemanfaatan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai acuan perumusan kebijakan inflasi yang tepat sasaran.
Pertemuan tersebut ditutup dengan peluncuran kanal pembayaran QRIS untuk retribusi pelayanan kesehatan di enam BLUD Puskesmas, yakni Puskesmas Buko, Tuntung, Bolangitang, Sangkub, Sangtombolang, dan Ollot.
Selain penyerahan rompi TPID dan apresiasi bagi wajib pajak digital, Pemkab Boltara juga menyalurkan bantuan pakan ternak kepada 10 kelompok tani lokal guna memperkuat ketahanan pangan daerah. (***)
