SITARO, Barometersulut.com- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Siau, Kamis (30/7).
Forum strategis ini digelar guna mempercepat transformasi ekosistem keuangan digital dan efisiensi tata kelola fiskal di wilayah kepulauan tersebut.
Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, mengapresiasi capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Sitaro yang berhasil menembus kategori Digital pada Semester II 2025. Kendati mencatatkan tren pertumbuhan pesat, ia menggarisbawahi bahwa raihan tersebut masih perlu ditingkatkan agar sejajar dengan rata-rata kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Menurut Joko, penguatan digitalisasi di daerah kepulauan membutuhkan komitmen kepemimpinan yang solid serta langkah konkret lintas sektor.
”Peningkatan performa ETPD memerlukan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan penyerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), pengembangan kapasitas SDM, serta penyusunan peta jalan (roadmap) aksi yang terukur,” ujar Joko.
Forum tersebut juga membedah sejumlah kendala krusial di lapangan, mulai dari keterbatasan sarana penunjang pembayaran non-tunai hingga kuatnya budaya bertransaksi menggunakan uang kartal di kalangan masyarakat kepulauan.
Menanggapi tantangan tersebut, BI Sulut mendorong penyediaan kanal pembayaran digital yang responsif dan inklusif, didukung skema insentif guna menggeser preferensi transaksi masyarakat secara bertahap.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal integrasi ETPD yang berfokus pada dampak ekonomi riil bagi warga.
”Pemkab Sitaro terus mempererat kolaborasi dengan perbankan untuk memacu penetrasi KKPD. Pendekatan ini dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur telekomunikasi serta karakteristik sosial masyarakat lokal,” kata Makainas.
Ia menambahkan, keberhasilan transformasi finansial di sektor publik sangat bergantung pada keharmonisan kerja sama antara tiga pilar utama: Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Bank Penampung Kas Umum Daerah (RKUD). (***)
