MANADO, Barometersulut.com– Aksi unjuk rasa yang digelar oleh kelompok mahasiswa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Rabu (17/6/2026) berakhir ricuh.
Kericuhan dipicu oleh aksi saling dorong antara massa demonstran dengan aparat keamanan, yang kemudian berujung pada perusakan fasilitas publik, termasuk robohnya pagar gedung rakyat tersebut.
Menanggapi insiden tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, angkat bicara. Ia mengaku sangat sedih dan menyayangkan tindakan anarkis yang terjadi di lapangan. Menurut Royke, tindakan merusak fasilitas umum tersebut sangat tidak mencerminkan sikap dan nilai-nilai kaum intelektual.
Padahal, Royke menegaskan bahwa sejak awal pihak DPRD Sulut sama sekali tidak berniat untuk menutup diri dari aspirasi masyarakat. Pihaknya justru telah bersiap menyambut dan mendengarkan langsung poin-poin tuntutan yang dibawa oleh massa mahasiswa.
Saat aksi berlangsung, Royke mengaku sudah bersiap menerima perwakilan massa di lokasi. Ia didampingi oleh beberapa anggota DPRD Sulut lainnya, yaitu Hillary Tuwo dan Jeane Laluyan, serta Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen.
”Pada prinsipnya kami ingin menerima adik-adik mahasiswa dan mendengarkan apa yang menjadi tuntutan atau penyampaian kepada lembaga DPRD. Namun sangat disayangkan, saya sangat sedih ketika penyampaian ini harus dilakukan secara tidak tertib,” ujar Royke Anter kepada awak media, Rabu (17/6/2026).
Terkait pemantik kemarahan mahasiswa yang dilarang masuk ke dalam gedung, Royke membeberkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi ketat dari aksi-aksi demonstrasi sebelumnya.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak kepolisian dan keamanan, disepakati bahwa pertemuan dengan demonstran dialokasikan di halaman depan pintu gedung, bukan di dalam ruangan. Langkah ini diambil sebagai Standard Operating Procedure (SOP) demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
“Memang keinginan mereka diterima di dalam kantor DPRD. Tapi karena SOP, kami berkoordinasi dengan pihak keamanan agar mereka diterima saja di halaman, di depan pintu. Karena sudah pernah terjadi beberapa bulan atau tahun kemarin, ketika diterima di dalam, terjadi aksi-aksi yang tidak tertib. Berangkat dari pengalaman itu, kami tidak menerima di dalam ruangan,” jelas legislator Sulut tersebut.
Sebagai calon penerus bangsa, Royke berharap ke depan para mahasiswa bisa lebih bijak, tertib, dan dewasa dalam menyampaikan pendapat di muka umum tanpa harus merusak fasilitas publik yang dibiayai oleh uang rakyat.
Ia kembali menegaskan bahwa pintu DPRD Sulut selalu terbuka lebar untuk menyerap aspirasi rakyat, asalkan dilakukan dengan cara yang elegan dan sesuai prosedur administratif melalui perwakilan resmi.
”Kalau ada aspirasi, menyurat saja ke lembaga DPRD. Perwakilan dari adik-adik mahasiswa akan diterima secara baik di dalam kantor DPRD. Apa yang menjadi tuntutan, kalau memang menjadi kewenangan kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kami pasti akan tindak lanjuti. Sedangkan apa yang menjadi kewenangan pusat, tentu kami akan teruskan ke pemerintah pusat,” pungkas Royke.(Wandi)
