Minut,BAROMETERSULUT.com– Dalam rangka mengamankan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) di bawah komando Bupati Joune Ganda, dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JGKWL) telah mengandeng aparat Kejari Minut sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Hal ini ditegaskan Kabag Hukum Pemkab Minut Audy J. Kalumata, ST., SH., MH kepada media ini, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, kerjasama Pemkab Minut dengan pihak Kejari sebagai JPN selain yang untuk sengketa yang berperkara di pengadilan, Pemkab Minut juga melakukan kerjasama dengan pihak Kejari Minut dalam rangka mengamankan aset Pemda yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berada dalam penguasaan Pemda maupun tidak.
“Ini adalah langkah inovatif sekaligus keseriusan Pemerintahan JGKWL untuk membenahi hal hal yang berkaitan dengan upaya menyelamatkan “keuangan” daerah dari sisi aset. Artinya pemerintahan sekarang ini sangat konsen jika berbicara mengenai menyelamatkan uang rakyat, daerah dan negara.”Tukasnya.
Dia menuturkan, hingga saat ini, sejumlah aset Pemda Minut yang bersengketa dan berproses hukum di PN Airmadidi yang ditangani oleh pihak Kejari Minut masing-masing;
1. Objek Sengketa Tamah Dinas
2. Objek Sengketa Tanah Kompleks
Perkantoran Kabupaten
3. Objek Sengketa Tanah rencana Pembangunan
Pelabuhan di Desa Kahuku Pulau Bangka
Kec. likupang Timur.
” Untuk perkara sengketa tanah Dinas Perhubungan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yang dimenangkan oleh Pemkab.” Ucapnya sambil menambahkan kasus yang Inkracht ini disampaikan kepada sejumlah media oleh Bupati Joune Ganda dan almarhum Kajari saat itu.
Untuk itu tambahnya, Bupati dan Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mendukung dan bersinergis atas keseriusan dan niat baik Pemkab saat ini.
” Yang pasti, berkat kolaborasi ini, ada beberapa aset daerah yang berhasil diselamatkan atau diamankan kembali setelah berproses gugatan di pengadilan” tandas mantan Ketua KNPI Minut periode 2015-2018itu bernada optimis.
Sebelumnya Bupati Minut Joune Ganda dihadapan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan para pimpinan KPK RI dalam kegiatan Rapat Koordinasi di gedung Merah Putih, Rabu (13/8/2025) di Jakarta secara terbuka dan jelas memaparkan bahwa sejak memimpin Kabupaten Minahasa Utara telah dia bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung diperhadapkan dengan persoalan hukum yang serius khususnya terkait aset daerah dan korupsi.
” Yang jelas persoalan hukum terkait aset daerah telah sejak awal kami koordinasikan bahkan langsung dengan laporan tertulis kepada KPK sesuai data dan fakta dilapangan” tegas Bupati Joune Ganda (nadam)
