Tahuna, BAROMETERSULUT.com— Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperkuat komitmennya terhadap pelaku usaha lokal dengan mempermudah akses perizinan dan pemberdayaan ekonomi dalam program “Membangun Bersama Rakyat” (MEMBARA), Selasa (24/6), di Kampung Kuma, Kecamatan Tabukan Tengah.
Program ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kecil melalui penerbitan dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), serta membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan seperti SPPT dan PBB.
“Legalitas usaha bukan hanya soal administrasi, tapi kunci utama membuka akses terhadap bantuan, pembiayaan, hingga perluasan pasar,” ujar Bupati Sangihe Michael Thungari saat menyerahkan langsung dokumen perizinan kepada pelaku usaha dari Kampung Miulu.
Dalam kegiatan itu, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melibatkan langsung pelaku UMKM dan calon wirausaha.
Mereka dibekali pemahaman terkait proses perizinan berbasis sistem OSS (Online Single Submission), serta peluang pengembangan usaha dalam ekosistem ekonomi lokal.
Langkah ini dinilai strategis untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat perkampungan, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman.
Dalam rangka memperkuat keberlanjutan program ini, Pemerintah Daerah menggandeng Akademi Keuangan Perbankan GMIST untuk mendampingi pelaku usaha dalam literasi keuangan dan akses modal.
Nota kesepahaman ditandatangani sebagai wujud sinergi akademisi, pemerintah, dan sektor usaha.
Selain itu, integrasi pelayanan publik terus didorong melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik agar masyarakat tak lagi dipersulit dalam mengakses layanan dasar pemerintah.
Program MEMBARA bukan sekadar bagian dari 100 hari kerja pemerintahan Thungari–Bulahari, tapi menjadi indikator awal untuk menilai efektivitas perangkat daerah dalam menumbuhkan ekonomi berbasis masyarakat.
“Kami ingin setiap rupiah anggaran dan kebijakan bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Program yang tak berdampak nyata bagi ekonomi warga, harus segera dievaluasi,” tegas Thungari.
