Pansus PPA DPRD Sulut Kebut Pembahasan Raperda, Fokus ke TPPO dan Penguatan UPTD

MANADO, Barometersulut.com-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara melalui Panitia Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak (Pansus PPA) terus menggenjot pembahasan rancangan regulasi perlindungan kelompok rentan.

Salah satu langkah terbarunya adalah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di lantai 3 Gedung Serbaguna DPRD Sulut, Selasa (3/11). Forum tersebut secara khusus membedah penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga sejauh mana pemerintah daerah harus terlibat aktif melindungi warganya.

Rapat dipimpin Ketua Pansus PPA, Pricillia Rondo. Ia didampingi dua anggota pansus lainnya, Vionita Kuera dan Hilary Tuwo.

Dalam diskusi itu, Anggota DPRD Sulut Jein Laluyan tampil vokal. Ia mengingatkan agar aturan yang sedang disusun tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi juga mudah diterapkan oleh pelaksana di lapangan.

Menurut Jein, salah satu kelemahan yang harus dibenahi dalam draf Raperda adalah soal penamaan dinas dan pembagian tugas. Ia menilai, selama ini kerap terjadi kebingungan karena tidak ditegaskan secara detail siapa yang mengerjakan apa.

“Kita perlu menegaskan secara spesifik dinas mana yang menjadi penanggung jawab dalam perda ini. Kalau tidak jelas, di lapangan nanti pasti akan saling lempar kewenangan,” ujar Jein dalam rapat tersebut.

Selain soal nomenklatur, Jein juga menyoroti soal pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA. Ia menegaskan, dinas terkait tidak boleh lepas tangan dan wajib melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala, baik di level provinsi maupun di kabupaten/kota.

Bagi Jein, persoalan pelaporan dan koordinasi antar-UPTD juga harus dirapikan. Alurnya mesti terintegrasi agar setiap laporan kekerasan bisa ditindaklanjuti dengan cepat.

Hal itu dinilai sangat mendesak, sebab kasus TPPO masih menjadi ancaman nyata bagi perempuan dan anak di Sulawesi Utara.

“Kalau koordinasi antar-UPTD solid dan terintegrasi, respons kita terhadap kasus kekerasan dan TPPO pasti jauh lebih cepat,” tambahnya.

Melalui pembahasan yang kritis ini, Pansus PPA berharap Raperda yang dihasilkan nantinya benar-benar bersifat mengikat dan terpadu. Tidak hanya mengatur, tetapi juga memiliki sistem pengawasan yang jelas.

Target akhirnya, regulasi tersebut bisa menjadi pelindung yang nyata bagi perempuan dan anak di Bumi Nyiur Melambai, bukan sekadar dokumen formalitas.(Wandi)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari BAROMETER SULU di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *