DPRD Sulut Hentikan Sementara Sterilisasi Pelabuhan Manado, Desak Audit Pungutan Sejak 2020

​MANADO, Barometersulut.com-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara melalui Komisi III dan gabungan komisi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas keberatan masyarakat terkait program sterilisasi dan penataan tarif/pungutan di Pelabuhan Manado, Senin (2/11/2026)

Diketahui, ​Rapat yang di gelar ruang rapat Komisi III dipimpin langsung oleh H. Amir Liputo, SH mewakili pimpinan/anggota DPRD Sulawesi Utara, dan juga turut hadir Kepala Dinas Perhubungan  Femy Suluh, GM Pelindo Manado Nur layla Arbie, KSOP Manado dan juga Anggota Dewan Dapil Nusa Utara Vionita Kuera, Norman Luntungan Tony Supit Yongki Limen, Ronal Sampel, dan juga Roy Roring, Nick Lomban, Berty Kapojos, Ketua Dewan Fransiscus Silangen dan Sekretaris Dewan Weliam Niklas Silangen.

Pembahasan berfokus pada dinamika ekonomi masyarakat pengguna jasa pelabuhan, kelancaran transportasi laut menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru, serta transparansi tata kelola di Pelabuhan Manado.

​4 Poin Rekomendasi Resmi DPRD Provinsi Sulawesi Utara
​Berdasarkan hasil pertimbangan terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan menjaga keamanan bersama, DPRD Sulawesi Utara mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

1. ​Penundaan Program Sterilisasi Pelabuhan Manado
Meminta agar program sterilisasi di Pelabuhan Manado ditunda untuk sementara waktu. Program ini tidak boleh dilaksanakan sampai dilakukannya pertemuan bersama seluruh pihak terkait guna membahas solusi terbaik.

2. ​Penertiban Pungutan oleh Pemprov Sulawesi Utara
Merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara untuk segera mengambil langkah penertiban terhadap seluruh pungutan di Pelabuhan Manado. Penyesuaian tarif/pungutan harus memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya warga dari wilayah kepulauan (Nusa Utara) yang menjadikan Pelabuhan Manado sebagai urat nadi transportasi sehari-hari. Rekomendasi ini diharapkan segera ditindaklanjuti sebelum memasuki momentum Natal dan Tahun Baru.

3. ​Audit Investigasi Pungutan Sejak Tahun 2020.

Meminta Pemprov Sulawesi Utara bergandengan tangan dengan pihak terkait/berwenang untuk melakukan audit investigasi terhadap seluruh pungutan yang telah berlangsung di Pelabuhan Manado sejak tahun 2020.

4.​Himbauan Menahan Diri dan Peninjauan Lapangan (Kunjungan Kerja)
Menghimbau kepada seluruh pihak untuk dapat menahan diri dan menjaga situasi tetap kondusif sampai rapat koordinasi resmi yang dipimpin Pemprov Sulut dilaksanakan.

Selain itu, Komisi III dan komisi terkait DPRD Sulut dijadwalkan akan melakukan kunjungan lapangan langsung ke Pelabuhan Manado untuk melihat detail keluhan masyarakat.(Wandi)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari BAROMETER SULU di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *