JAKARTA, BAROMETERSULUT.com – Perluasan akses pembiayaan bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Persoalan tersebut menjadi relevan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” ini mempertemukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga jasa keuangan untuk memperkuat kolaborasi dalam memperluas akses layanan keuangan masyarakat.
Bagi Sangihe, akses keuangan bukan sekadar persoalan tersedianya layanan perbankan. Lebih dari itu, kemudahan memperoleh pembiayaan dapat menjadi salah satu faktor penentu berkembangnya usaha produktif masyarakat, terutama di sektor perikanan, pertanian, perdagangan, dan UMKM.
Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan geografis dalam pemerataan pelayanan. Kondisi ini membuat perluasan akses terhadap layanan keuangan formal menjadi penting, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar.
Nelayan membutuhkan dukungan pembiayaan untuk menunjang aktivitas melaut, petani memerlukan modal untuk meningkatkan produktivitas, sementara pelaku UMKM membutuhkan akses permodalan agar usaha dapat berkembang dan memiliki daya saing.
Melalui penguatan peran TPAKD, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat hubungan antara pelaku usaha produktif dan lembaga jasa keuangan.
Kehadiran Wakil Bupati Tendris Bulahari dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
Tantangan selanjutnya adalah bagaimana hasil koordinasi di tingkat nasional dapat diterjemahkan menjadi program nyata di daerah, sehingga akses keuangan tidak hanya tersedia di pusat-pusat pelayanan, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat kepulauan yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.
