JAKARTA, Barometersulut.com- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Workshop Pengenalan dan Simulasi E-Katalog Versi 6.
Agenda yang menjadi bagian dari perhelatan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 ini dirancang untuk memantapkan transformasi digital pengadaan di tingkat pemerintah daerah.
Sekretaris Jenderal Apkasi yang juga Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., secara resmi membuka forum tersebut.
Dalam penyampaiannya, Joune menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar prosedur administratif rutin, melainkan instrumen strategis kebijakan pemerintah daerah dalam menggerakkan roda ekonomi lokal.
”Pengadaan barang dan jasa memegang peranan krusial. Lewat belanja APBD baik fisik maupun nonfisik pemerintah daerah membuka peluang pasar baru, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta memacu penggunaan produk dalam negeri,” ujar Joune di hadapan jajaran pejabat daerah dan penyedia barang/jasa.
Ia menilai, implementasi E-Katalog Versi 6 harus mampu menjawab tantangan riil di daerah. Menurutnya, pembaruan sistem digital yang dikembangkan LKPP perlu dinilai dari sejauh mana platform tersebut memberikan kemudahan operasional, kecepatan proses, hingga akuntabilitas tata kelola.
”Pertanyaan utamanya, apakah sistem baru ini benar-benar mempermudah, lebih cepat, efisien, serta transparan bagi Pemkab dan pelaku usaha? Ini yang menjadi fokus kita bersama,” tegasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yuke Eka Putri, yang memberikan pemaparan teknis serta panduan simulasi E-Katalog Versi 6 kepada para peserta.
Melalui workshop ini, Apkasi berharap tercipta formula titik temu (matching process) antara kebutuhan belanja pemerintah daerah dengan kesiapan pelaku usaha di daerah. Langkah ini dinilai penting agar potensi ekonomi daerah seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif dapat terserap secara optimal dalam sistem pengadaan nasional.
”Kolaborasi berkelanjutan antara LKPP, Pemda, dan penyedia barang/jasa sangat penting agar ekosistem pengadaan digital ini terus relevan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,” pungkas Joune saat membuka acara secara resmi.(Nando Adam)
