MANADO, Barometersulut.com Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengevaluasi laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran triwulan II tahun 2026. (30/6) Rapat ini dihadiri oleh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Diketahui, Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini di pimpin oleh Ketua Komisi I Brian Woworuntu di dampingi Wakil Ketua DPRD Royke Anter dan juga Hendry Walukow.
Kepala Biro Organisasi, Flora dalam kesempatan tersebur memaparkan bahwa pagu anggaran yang dialokasikan untuk Biro Organisasi pada tahun 2026 adalah sebesar Rp579.882.957. Hingga akhir Juni 2026, realisasi keuangan tercatat mencapai Rp138.554.464 atau sebesar 23,89%.
Menurutnya, anggaran tersebut terserap ke dalam dua program kerja utama;
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi: Pagu sebesar Rp350.744.824.
Program Penataan Organisasi: Pagu sebesar Rp229.138.133.
Dalam laporannya, Flora juga mengungkapkan adanya sejumlah anggaran yang dipastikan tidak dapat terealisasi pada tahun ini, salah satunya adalah pos anggaran Honorarium PPK Paruh Waktu sebesar Rp168.000.000. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan di mana PPK tidak lagi diberikan honorarium.
”Dua komponen anggaran ini tidak bisa direalisasikan, dan nantinya akan kami sesuaikan pada tahapan Perubahan APBD,” ujar Flora.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kominfo Sulut Dr.Zainudin Saleh Halimi menyampaikan laporan realisasi anggaran strategis dari total pagu triwulan II sebesar Rp900.000.000 yang baru terserap dari total anggaran kemitraan media sebesar Rp3,3 Miliar.
Kominfo juga melaporkan realisasi penyediaan akses internet sebesar Rp2,5 Miliar dari pagu Rp9,4 Miliar, serta anggaran monitoring kebijakan informasi publik untuk KIP yang terealisasi Rp295 Juta dari pagu Rp700 Juta.
Saat ini, Dinas Kominfo tercatat menjalin kerja sama dengan 97 media dengan rata-rata nilai kontrak sekitar Rp3 Juta per advertorial.
Kadis Kominfo juga blak-blakan mengenai kendala penurunan kualitas dan kuantitas konten publikasi Pemprov. Dirinya mengakui adanya penyusutan tenaga ahli akibat kebijakan pengalihan ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
”Dulu kami memiliki 7 orang tenaga ahli pembuat aplikasi dan konten, namun karena regulasi P3K, banyak yang mengundurkan diri karena faktor penyesuaian gaji. Saat ini tenaga ahli yang tersisa hanya 2 orang untuk mengelola seluruh website pemerintah,” ungkap Kadis Kominfo.
Ditambahkannya, total pegawai Kominfo berjumlah 73 orang (setelah berkurang 2 orang karena promosi jabatan), dengan 33 orang di antaranya berstatus P3K.
Laporan tersebut memicu respons kritis dari anggota Komisi 1 DPRD Sulut. Anggota Dewan, Henry Walukow, menyayangkan minimnya gaung prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Gubernur dan Pemerintah Provinsi ke tengah masyarakat akibat keterbatasan tim kreatif di Kominfo.
”Banyak penghargaan yang diraih Pemprov, tapi gaungnya sangat minim sampai ke masyarakat. Jabatan Bapak dipertanyakan jika tidak mampu mengelola tupoksi Kominfo hanya karena alasan klasik kekurangan tenaga teknis,” tegas Henry Walukow sambil Henry meminta agar ada koordinasi dengan BKD untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis yang kompeten.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi 1, Brian Waworuntu, memberikan rekomendasi konkret terkait efisiensi kerja sama media. Ia mengusulkan agar 97 media yang bermitra dengan Pemprov diberikan target target publikasi yang jelas.
”Alangkah baiknya media yang bekerja sama diberikan target, misalnya 20 berita per bulan yang mengedukasi masyarakat tentang program pemerintah. Jika mereka tidak bisa memenuhi itu, dievaluasi dan ganti dengan media lain yang siap mendukung publikasi Pemprov Sulut,” ujar Brian.
Rapat ditutup dengan komitmen dari Dinas Kominfo untuk mendorong optimalisasi publikasi melalui media sosial serta memperbaiki pola kemitraan demi menyebarluaskan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara lebih masif.(wandi)
